Menunggu Ambulans Hingga Meninggal Warga Bertanya Fungsi DPRD dan Pemkot Sampai Kapan Hadir Sebagai Pelayan Warga
TERNATE,MPB.ID — Haruskah Nyawa Kami Warga Tiga Pulau Terluar Terus Berakhir dengan Penantian Ambulans Laut…?
Persoalan pelayanan kesehatan dan sistem rujukan di wilayah kepulauan kembali menjadi sorotan. Seorang warga Kelurahan Tafamutu, Kecamatan Pulau Moti, Kota Ternate, Mahmud Harun, meninggal dunia di Puskesmas Perawatan Moti setelah menunggu berjam-jam kedatangan ambulans laut untuk proses evakuasi ke rumah sakit rujukan rabu,(26/8/2026)
Mahmud Harun sebelumnya dibawa ke Puskesmas Perawatan Moti pada Rabu, 5 Agustus 2026, pada pagi hari dengan keluhan bengkak pada bagian kaki kanan. Setelah mendapatkan penanganan medis, pasien kemudian direncanakan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Darma Ibu sekitar pukul 08.30 WIT.
Namun, proses rujukan tersebut terkendala keterbatasan armada ambulans laut. Pasien bersama keluarga akhirnya harus menunggu hingga sekitar 10 jam lebih untuk mendapatkan transportasi laut yang diharapkan dapat membawa Mahmud ke rumah sakit rujukan.
Hingga sore hari, ambulans laut yang ditunggu tidak kunjung tiba. Dalam kondisi tersebut, Mahmud Harun akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Perawatan Moti sekitar pukul 17.15 WIT.
Peristiwa ini kembali membuka persoalan serius mengenai kesiapan sistem rujukan kesehatan di wilayah kepulauan. Keterbatasan ambulans laut bukan hanya menyangkut persoalan transportasi, tetapi juga menyangkut kecepatan dan keselamatan pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan.
Ketua LSM GIPERS Maluku Utara, Iskar Mansur meminta Pemerintah Kota Ternate tidak menganggap persoalan tersebut sebagai kejadian biasa. Menurutnya, ketika seorang pasien telah mendapatkan penanganan medis dan dinyatakan perlu dirujuk, pemerintah harus memastikan proses evakuasi dapat dilakukan secara cepat, aman, dan tepat waktu.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan keterlambatan ambulans. Ini menyangkut bagaimana pemerintah kota hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongan medis. Pasien direncanakan dirujuk pukul 08.30 WIT, tetapi harus menunggu Waktu Terlalu Lama dan akhirnya Pasien meninggal dunia di puskesmas,” Tutur Iskar.
Ia mempertanyakan alasan ambulans laut tidak kunjung tiba hingga pasien meninggal dunia.
“Pertanyaannya sederhana, mengapa pasien yang sudah direncanakan untuk dirujuk Pagi Pukul 08.00 WIT harus menunggu sampai sekitar 17.15 WIT tanpa mendapatkan evakuasi? Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada keluarga almarhum dan masyarakat Moti,” tegasnya.
Iskar mendesak Pemerintah Kota Ternate, khususnya Dinas Kesehatan, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rujukan dan ketersediaan armada ambulans laut di Pulau Moti.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya dilakukan terhadap jumlah armada, tetapi juga menyangkut kesiapan operasional, mekanisme pemanggilan, kecepatan respons, hingga koordinasi antarpetugas ketika terdapat pasien yang membutuhkan evakuasi darurat.
Saya Kira Pemerintah Dapat Menambahkan Jumlah Armada di Tiga Kecamatan Terluar dan Bukan Hanya Transportasi Di Siagakan Tapi Hal Lainnya Juga Baik, BBM dan Keperluan yang Dibutuhkan saat Rujukan Ke Ternate.
Iskat meminta pemerintah menjelaskan penyebab keterlambatan ambulans laut, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada keluarga dan masyarakat, serta mengambil langkah konkret untuk membenahi sistem rujukan kesehatan di Pulau Moti tersebut . ungkap Iskar
“ Pemerintah Kota Ternate, khususnya Dinas Kesehatan, untuk memberikan klarifikasi secara terbuka terkait alasan keterlambatan ambulans laut, menyampaikan permintaan maaf secara langsung ke Keluarga yang Berduka membenahi sistem rujukan dan ketersediaan ambulans laut di Pulau Moti secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia menilai, pemerintah perlu memastikan adanya tambahan armada dan sistem layanan yang mampu merespons kondisi Ini bukan semata-mata kepentingan satu keluarga, tetapi menyangkut keselamatan seluruh masyarakat Moti,” ujarnya.
Menuru Iskar , masyarakat di wilayah kepulauan tidak boleh terus berada dalam posisi menunggu ketika membutuhkan pelayanan kesehatan darurat.
“Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah masyarakat turun ke jalan. Pemerintah harus hadir sebelum masyarakat dipaksa untuk bergerak. Kasus almarhum Mahmud Harun harus menjadi momentum terakhir untuk membenahi sistem rujukan dan pelayanan ambulans laut di Pulau Moti,” pungkasnya.
Selain itu LSM GIPERS Secara Lembaga menyampaikan Turut Berduka dan belasungkawa kepada keluarga almarhum Mahmud Harun.
“Atas nama pribadi Selaku Orang Moti, saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Mahmud Harun, warga Kelurahan Tafamutu. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini,” ujarnya.
Ia berharap peristiwa tersebut menjadi momentum evaluasi serius agar persoalan serupa tidak kembali terjadi kepada masyarakat Pulau Moti maupun wilayah kepulauan lainnya.
“Kita menyampaikan belasungkawa, tetapi di sisi lain kita juga tidak boleh menutup mata terhadap persoalan yang terjadi. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran dan evaluasi agar tidak ada lagi masyarakat yang harus menunggu berjam-jam ketika membutuhkan evakuasi medis,” tegasnya.
Kini, sorotan tertuju kepada Pemerintah Kota Ternate untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kronologi keterlambatan ambulans laut serta langkah konkret yang akan dilakukan guna memastikan pelayanan rujukan kesehatan di Pulau Moti, Hiri dan Batang Dua Kedepan berjalan cepat dan responsif.
LSM GIPERS Maluku Utara dalam Waktu dekat akan Menyurat secara Lembaga ke semua yang dianggap harus bertanggung jawab dalam Persoalan ini untuk Hering Bersama yakni Pemerintah Kota Ternate, DPRD Kota Ternate, pemerintah Kecamatan Moti, Puskesmas Moti, Dinas Kesehatan Kota Ternate Serta Dinas Perhubungan Kota Ternate Untuk Memastikan Persoalan yang Selalu Terjadi dan Solusi penyelesaian Harus Seperti apa.
Karena setiap menit dapat menentukan keselamatan jiwa orang di Situ. Tutup Iskar
(red zd)
