Perkuat Fungsi Pengawasan, DPRD Lombok Barat Tegaskan Komitmen Kawal Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Lombok Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan fungsi pengawasan konstitusional. Hal ini ditegaskan melalui penolakan kolektif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Barat Tahun Anggaran 2025.
Anggota DPRD Lombok Barat sekaligus Sekretaris Fraksi Perindo, H. Husnan Wadi, menyatakan bahwa langkah tersebut diambil murni untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan, akuntabel, transparan, dan berpihak sepenuhnya kepada kepentingan masyarakat.
“Penolakan terhadap LKPJ Bupati adalah bukti nyata bahwa DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Kami bukan sekadar lembaga yang menyetujui kebijakan, tetapi benar-benar melakukan evaluasi mendalam demi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan,” tegas Husnan di Lombok Barat, Minggu (26/7/2026).
Husnan menambahkan, dinamika hukum yang tengah berlangsung saat ini, termasuk proses yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus dijadikan momentum untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
DPRD berkomitmen untuk lebih aktif melakukan fungsi controlling terhadap pelaksanaan program, penggunaan anggaran, hingga kebijakan strategis daerah. Tujuannya adalah memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan efektif untuk kesejahteraan masyarakat dan bebas dari praktik melawan hukum.
“Pengawasan tidak boleh menunggu munculnya persoalan hukum. Peristiwa yang terjadi harus menjadi pelajaran bagi seluruh OPD untuk membangun tata kelola yang profesional dan bersih,” lanjutnya.
Terkait proses penyidikan yang dilakukan KPK, DPRD Lombok Barat menyatakan penghormatan sepenuhnya terhadap penegakan hukum yang berlaku tanpa melakukan intervensi. Fokus DPRD tetap pada memastikan roda pemerintahan tetap berjalan maksimal di bawah pengawasan yang ketat.
Di sisi lain, Husnan juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lombok Barat untuk tetap bekerja secara profesional dan menjaga integritas agar pelayanan publik tidak terganggu oleh situasi yang berkembang.
“Kami dipilih oleh rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Komitmen kami adalah terus mengawal setiap kebijakan agar berjalan transparan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Lombok Barat,” tutupnya. (A)
