Inflasi dan Target Perumahan Jadi Sorotan, Pemkab Humbahas Diminta Jaga Stabilitas Ekonomi

Humbang Hasundutan, Selasa 19 Agustus 2025

Isu inflasi dan keterbatasan capaian program pembangunan perumahan rakyat ikut menjadi perhatian publik di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas). Dua faktor ini dinilai berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat dan daya beli, terlebih setelah perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang baru saja berlangsung.

Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun merilis data inflasi kabupaten/kota, termasuk Humbahas. Sementara, di level nasional pemerintah tengah menggencarkan program pembangunan 3 juta unit rumah rakyat yang pelaksanaannya melibatkan daerah. Meski begitu, hingga kini masyarakat masih menunggu kepastian data resmi, baik terkait tren inflasi lokal maupun realisasi pembangunan perumahan rakyat di Humbahas.

Inflasi sebagai Indikator Utama

Inflasi merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur stabilitas harga barang dan jasa. Di Humbahas, sejumlah komoditas pangan sering disebut berkontribusi pada tekanan inflasi, mulai dari beras, cabai, bawang merah, hingga daging ayam ras. Namun, tanpa data resmi dari BPS, angka pastinya belum bisa dipastikan.

Kendati demikian, masyarakat berharap pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif. Kenaikan harga kebutuhan pokok, sekecil apa pun, sangat dirasakan warga di desa maupun kota. Terlebih Humbahas memiliki struktur perekonomian yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan hasil bumi.

“Inflasi bukan sekadar angka di laporan. Ini langsung terasa di dapur masyarakat. Harga cabai naik seribu rupiah saja, dampaknya bisa besar bagi pedagang kecil maupun rumah tangga,” ujar salah seorang tokoh masyarakat di Doloksanggul, Selasa (19/8/2025).

Langkah strategis yang biasanya dilakukan pemerintah daerah bersama instansi terkait antara lain operasi pasar murah, pemantauan distribusi bahan pokok, hingga koordinasi dengan Bulog untuk menjaga ketersediaan beras. Semua langkah ini penting agar inflasi di Humbahas tetap terkendali.

Program Perumahan 3 Juta Unit

Selain inflasi, isu pembangunan perumahan rakyat juga menjadi perhatian publik. Pemerintah pusat menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan dasar hunian yang layak, termasuk di Humbahas.

Hanya saja, hingga kini data realisasi di kabupaten ini masih menunggu konfirmasi resmi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman (PKP), dan instansi teknis lainnya. Sebagian warga mengaku belum merasakan dampak signifikan program tersebut.

“Kalau memang ada program bantuan rumah rakyat, tentu masyarakat berharap bisa tepat sasaran. Masih banyak warga di pedesaan yang rumahnya belum layak huni,” ungkap seorang aktivis pemuda di Kecamatan Pollung.

Kondisi perumahan memang menjadi salah satu tantangan pembangunan di Humbahas. Meski terdapat program bedah rumah dari pemerintah, jumlahnya masih terbatas dibandingkan kebutuhan. Banyak keluarga, khususnya di daerah terpencil, masih tinggal di rumah kayu dengan fasilitas minim.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Humbahas diharapkan dapat memainkan peran aktif, baik dalam mengendalikan inflasi maupun mendorong pembangunan perumahan. Koordinasi lintas instansi, termasuk BPS, Bulog, dan Dinas PKP, menjadi kunci agar data dan pelaksanaan program bisa selaras.

Selain itu, transparansi juga penting. Masyarakat berhak mengetahui seberapa besar alokasi anggaran dan capaian pembangunan di sektor perumahan, serta bagaimana langkah pemerintah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.

Para pengamat menilai, keberhasilan pemerintah daerah menjaga inflasi tetap rendah dan mempercepat pembangunan rumah rakyat akan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan di Humbahas. Hal ini juga sejalan dengan visi besar pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Menunggu Data Resmi

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih menunggu konfirmasi resmi dari BPS Humbahas terkait angka inflasi terbaru. Begitu juga dengan Bulog dan Dinas PKP terkait capaian program perumahan.

Sementara itu, masyarakat berharap agar pemerintah daerah lebih responsif dalam memberikan informasi dan solusi nyata. “Jangan tunggu harga sudah melambung dulu baru bertindak. Begitu juga soal rumah rakyat, perlu ada data terbuka supaya masyarakat bisa tahu dan ikut mengawasi,” kata seorang warga di Kecamatan Lintong Nihuta.

Inflasi dan perumahan adalah dua isu strategis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Keduanya menyentuh langsung kehidupan masyarakat Humbahas. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat, diharapkan persoalan ini dapat diatasi secara bertahap.

Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah. Apakah inflasi dapat dikendalikan? Apakah target rumah rakyat bisa tercapai di Humbahas? Jawabannya tentu akan sangat bergantung pada komitmen, transparansi, dan sinergi semua pihak.

Diterbitkan Media Putra Bhayangkara
Frish. H. Silaban