Geopark Global, Jalan Rusak Lokal
Medan, Senin 30 Juni 2025
Anggaran Rapat Pejabat Mengalir, Jalan Desa Masih Terbengkalai
Di tengah semangat mempertahankan status internasional Geopark Toba Caldera, masyarakat di berbagai desa di kawasan Danau Toba masih harus menghadapi jalan-jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki.
Sejumlah bupati dari wilayah sekitar Danau Toba—termasuk Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si, M.Si—menghadiri rapat persiapan Revalidasi Toba Caldera sebagai UNESCO Global Geopark 2025. Rapat ini digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan 30/6 dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution.
Agenda tersebut disebut sebagai bagian dari langkah strategis menjelang proses revalidasi yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli 2025 di Kawasan Geopark Caldera Toba. Tak hanya rapat, kegiatan itu juga disertai penandatanganan komitmen antar kepala daerah untuk menjaga keberlanjutan dan pengakuan global kawasan Danau Toba.
Namun, publik mulai bertanya-tanya: dari mana asal anggaran untuk kegiatan ini?
Apakah menggunakan APBD masing-masing daerah? Bila iya, di mana letak efisiensi anggarannya? Mengingat saat ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya efisiensi belanja negara dan pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.
Ketimpangan Prioritas
Di sisi lain, realitas di lapangan justru berbanding terbalik. Jalan-jalan penghubung antar desa di kawasan Danau Toba masih banyak yang rusak parah. Tak sedikit warga mengeluhkan minimnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dasar, meski pemerintah daerah gencar mengejar pengakuan internasional lewat Geopark.
Masyarakat mempertanyakan, apakah program-program besar tersebut benar-benar berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari? Apakah pertemuan para pejabat di gedung mewah sudah cukup menjawab persoalan jalan berlubang, sulitnya akses tani, dan keterbatasan pelayanan publik?
Program Pusat, Eksekusi di Bawah
Presiden Prabowo Subianto telah menekankan prioritas pembangunan yang menyasar ketahanan pangan, infrastruktur pedesaan, serta penguatan ekonomi lokal. Program pertanian kini didorong secara nasional, termasuk oleh para kepala daerah. Namun, yang terjadi di lapangan: distribusi bibit tak tepat sasaran, pupuk bersubsidi langka, hingga irigasi yang tak berfungsi.
Alih-alih fokus pada perbaikan sistem yang menyentuh langsung petani dan warga desa, banyak kepala daerah justru lebih aktif dalam kegiatan seremoni antar daerah atas nama kolaborasi geopark.
Label Internasional, Realita Lokal
Revalidasi Geopark boleh jadi agenda penting. Namun pembangunan yang sejati bukan hanya ditunjukkan lewat spanduk dan MoU, melainkan lewat jalan yang mulus, irigasi yang mengalir, dan sawah yang panen.
> “Kami bukan anti geopark, tapi jangan sampai rakyat hanya kebagian spanduk dan selebaran, bukan hasil nyata,” keluh seorang warga di Kecamatan Muara, Tapanuli Utara.
Pertemuan di Medan boleh megah. Tapi hingga kini, jalan menuju kampung kami masih seperti jalur off-road.
Reporter: Frish. H. Silaban
Editor: Media Putra Bhayangkara (MPB)
Tanggal Publikasi: 30 Juni 2025
