Pemkab Tapanuli Utara Gelar Rakor Pemerintahan: Komitmen Perkuat Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif
Tapanuli Utara, Kamis 17 April 2025
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakor) yang digelar di Hotel ABE, Siborongborong. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si, M.Si, bersama Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, usai menghadiri kegiatan ramah tamah bersama Ketua Dewan Energi Nasional RI, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan.
Rakor tersebut dihadiri oleh jajaran struktural pemerintahan termasuk PJ. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, para Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), para Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala UPT, serta para Kepala Sekolah dari jenjang SD hingga SMA/SMK di wilayah Siborongborong. Kegiatan ini merupakan bentuk penguatan koordinasi lintas sektor yang rutin dilaksanakan, guna menyamakan persepsi dan arah pelaksanaan pembangunan hingga ke level paling bawah.
Dalam arahannya, Bupati JTP Hutabarat menekankan pentingnya kedisiplinan, kerja kolektif, dan optimalisasi peran ASN dalam menjalankan program pembangunan. Ia menggarisbawahi bahwa semua sektor—dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dan agrowisata—harus dijalankan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang akuntabel dan terukur.
> “Program-program yang telah direncanakan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ikuti siklus perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Gunakan pendekatan check, re-check, and re-check again demi hasil yang optimal,” tegas Bupati.
Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan turut menyampaikan pandangannya, menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data. Ia menyoroti bahwa akurasi data menjadi fondasi utama dalam setiap perencanaan dan implementasi kebijakan.
> “Setiap keputusan harus berbasis data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, integritas dalam pelayanan kepada masyarakat harus menjadi nilai utama bagi seluruh aparatur pemerintah,” jelas Wakil Bupati.
Secara ilmiah, kegiatan ini mencerminkan implementasi dari good governance dan evidence-based policy making—dua prinsip penting dalam administrasi publik modern. Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis data. Rakor ini juga menunjukkan adanya mekanisme konsolidasi internal yang penting dalam membangun efektivitas birokrasi dan memperkuat kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ingin memastikan bahwa setiap lini pemerintahan memiliki pemahaman yang sama atas target pembangunan, serta dapat menyusun strategi implementasi yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rakor ini bukan hanya menjadi momentum konsolidasi administratif, tetapi juga mencerminkan keseriusan Pemkab Taput dalam membangun sistem pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel menuju kemajuan daerah yang berkelanjutan.
Diterbitkan oleh Media Putra Bhayangkara
Frish. H. Silaban
