90% Kepala Desa dan Kepala Sekolah di Taput Masih Terjebak Mentalitas Lama, Merasa “Kadis Dadakan”
Tapanuli Utara – Kamis 21 Agustus 2025
Fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan terungkap dari hasil temuan jurnalis di lapangan. Sebanyak 90 persen kepala desa (kades) dan kepala sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) masih menunjukkan mentalitas lama: merasa diri lebih tinggi dari jabatan sebenarnya, seolah-olah menjelma menjadi “kadis dadakan”.
Para kades kerap berperilaku layaknya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadispemdes), sementara kepala sekolah acap bergaya seperti Kepala Dinas Pendidikan. Mentalitas ini diduga terbentuk karena terbiasa dengan pola pemerintahan lama yang memberi ruang terlalu luas bagi mereka untuk bermain peran di luar kewenangannya.
Siapa yang Disorot?
Kepala desa dan kepala sekolah menjadi sorotan utama. Sebagai pengguna anggaran, keduanya memegang kendali besar atas dana yang digelontorkan pemerintah, baik dalam bentuk Dana Desa, BOS, maupun program-program lain. Namun, alih-alih fokus pada tugas teknis, sebagian dari mereka justru merasa dirinya “atasan dari atasannya.”
Apa yang Terjadi?
Fenomena ini muncul di tengah transisi pemerintahan di Taput. Di era kepemimpinan baru, masih ada pejabat teknis di level desa dan sekolah yang sulit menyesuaikan diri. Mereka terbiasa dengan gaya lama:
Kades merasa bebas membuat keputusan tanpa koordinasi, bahkan cenderung mengatur perangkat desa seperti seorang kadis.
Kepala sekolah seakan-akan memiliki kuasa penuh dalam kebijakan pendidikan di lingkup sekolahnya, tanpa menghormati garis komando Dinas Pendidikan.
Kapan Pola Ini Terbentuk?
Mentalitas ini bukan barang baru. Berdasarkan penelusuran, pola tersebut terbentuk sejak era pemerintahan sebelumnya, ketika pengawasan relatif lemah dan kontrol sosial masyarakat belum sekuat saat ini. Seiring dengan kebiasaan lama, sikap “merasa kadis” itu terbawa hingga kepemimpinan sekarang.
Di Mana Fenomena Ini Terjadi?
Fenomena ini merata di banyak kecamatan di Taput. Dari hasil pengamatan di beberapa desa dan sekolah, sekitar 90 persen kades dan kepala sekolah menunjukkan gejala yang sama: merasa lebih tinggi dari posisi strukturalnya.
Mengapa Hal Ini Berbahaya?
Mentalitas semacam ini berpotensi:
1. Mengganggu tata kelola pemerintahan desa dan sekolah.
2. Memicu benturan dengan masyarakat dan lembaga kontrol.
3. Menciptakan jarak antara pejabat teknis dan struktur pemerintahan resmi.
4. Menghambat visi pemerintahan baru Taput yang menuntut sinergi, disiplin, dan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel.
Bagaimana Solusinya?
Pesan tegas datang dari para pengamat dan jurnalis: “Berdamailah dengan hati dan pikiran.” Kades dan kepala sekolah diingatkan untuk menempatkan diri sesuai porsi, tidak melampaui batas kewenangan.
Gambaran yang dipakai cukup filosofis:
> Selama “pedang pemerintahan” masih tersimpan rapi dalam sarungnya, para kades dan kepala sekolah masih bisa merasa aman. Tetapi, bila pedang itu keluar dari sarungnya—yang berarti pemerintah mengambil langkah tegas—maka mereka akan berada dalam posisi tidak nyaman.
Dengan kata lain, pemerintahan baru Taput memberi ruang perubahan. Namun jika kebiasaan lama tidak ditinggalkan, tindakan tegas adalah konsekuensi logis.
Fenomena 90 persen kades dan kepala sekolah di Taput yang masih bermental “kadis dadakan” adalah sinyal kuat perlunya pembenahan mentalitas aparatur di level bawah. Perubahan pemerintahan seharusnya disambut dengan disiplin baru, bukan sekadar melanjutkan gaya lama.
Pemerintah dan lembaga kontrol sosial kini dihadapkan pada pekerjaan besar: memastikan bahwa aparatur di desa dan sekolah benar-benar kembali ke fitrah jabatannya, bukan sibuk berperan menjadi pejabat struktural yang bukan porsinya.
Diterbitkan Media Putra Bhayangkara
Frish. H. Silaban
