25 Honorer RSUD Dogiyai Sampaikan Aspirasi, Pemda Janji Bayar Honor Tertunggak
DOGIYAI, Putrabhayangkara.id – Sebanyak 25 tenaga honorer RSUD Pratama Kabupaten Dogiyai menyampaikan aspirasi terkait pembayaran honor yang belum diterima. Aksi berlangsung di Lapangan Kantor Bupati Dogiyai, Kampung Kimupugi, Distrik Kamu, Senin (10/8/2026).
Kegiatan tersebut mendapat pengamanan dari Polres Dogiyai untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Pengamanan dipimpin Kabag SDM Polres Dogiyai IPTU Bambang Triyatwoko bersama Kasat Samapta IPDA Roland D. Masoka, Kasat Binmas IPDA Ponco Suharyanto dan Kapolsek Kamu IPDA Feryando T. Sinaga, S.H., M.H.
Dalam pengamanan tersebut, Polres Dogiyai melibatkan 18 personel yang diperkuat satu regu Brimob Kotis Yon A Polda Papua Tengah serta satu regu BKO Brimob Polda Papua Barat.
Koordinator tenaga honorer, Ambrosius Tebai, menyampaikan bahwa para tenaga honorer masih menunggu pembayaran honor sejak triwulan IV 2025 hingga triwulan I 2026. Mereka meminta pemerintah daerah memberikan kepastian terkait waktu pembayaran hak tersebut.
Keluhan serupa disampaikan perwakilan staf operasional, Albin Tebai. Ia mempertanyakan kejelasan anggaran operasional RSUD untuk tahun 2025-2026, sementara pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan.
Aspirasi tersebut diterima langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiyai Drs. Petrus Agapa, M.Si., bersama jajaran pemerintah daerah, termasuk para asisten sekda, Kepala Dinas Kesehatan sekaligus Plt. Direktur RSUD Dr. Maria Clara Giyai, M.Kes., serta sejumlah pejabat terkait.
Sekda Dogiyai menjelaskan, kondisi fiskal daerah turut terdampak kebijakan anggaran nasional 2026. Menurutnya, pemerintah daerah masih melakukan verifikasi data tenaga honorer sebelum proses pembayaran dilakukan.
“Untuk honor yang belum dibayarkan, saat ini data tenaga honorer masih dalam tahap verifikasi. Akan dibayarkan setelah verifikasi data dan pengajuan SK selesai,” ujar Petrus.
Sementara itu, mantan Direktur RSUD Dogiyai Dr. Elisabeth Tigi mengatakan keterlambatan pembayaran juga berkaitan dengan kebutuhan anggaran untuk proses akreditasi rumah sakit. Ia menyarankan agar kebutuhan pembayaran honor dapat dimasukkan dalam Nota Perubahan APBD.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan sejumlah kesepakatan. Pembayaran honor triwulan IV 2025 dan triwulan I 2026 akan diproses, dengan pembayaran triwulan IV 2025 dilakukan setelah pengajuan RAPBD Perubahan.
Selain itu, Plt. Direktur RSUD akan menggelar pertemuan bersama seluruh tenaga honorer untuk membahas kebutuhan anggaran. Sementara pelayanan operasional RSUD untuk sementara ditunda hingga terdapat keputusan lebih lanjut dari Plt. Direktur dan Bupati Dogiyai.
Kabag SDM Polres Dogiyai IPTU Bambang Triyatwoko mengatakan pihaknya hadir untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman dan damai.
“Kami mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib. Polres Dogiyai akan terus melakukan pemantauan dan pengamanan agar situasi kamtibmas tetap kondusif serta mendorong penyelesaian melalui dialog antara pemerintah daerah dan tenaga honorer,” katanya.
Kegiatan penyampaian aspirasi berakhir sekitar pukul 10.20 WIT. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib dan kondusif. Polisi juga mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi terkait persoalan pembayaran honor tenaga honorer RSUD Pratama Dogiyai.
MPB ABIRAYANTI
