November 17, 2026

Proyek Tiang Optik iForte di Taput Disorot, Izin Masih Berproses dan Warga Keberatan

IMG-20261116-WA0012

TAPANULI UTARA — Putrabhayangkara.id Senin 16 November 2026.

Pembangunan jaringan telekomunikasi berupa pemasangan tiang kabel optik yang dikaitkan dengan PT iForte di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, menuai sorotan. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut proses perizinan pemerintah daerah, tetapi juga keberatan masyarakat atas keberadaan tiang yang disebut berdiri di atas lahan milik warga.

Untuk menelusuri persoalan tersebut, media ini kembali melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Siborongborong dan Kecamatan Sipahutar, Senin (16/11/2026).

Peninjauan lapangan itu dilakukan menyusul informasi mengenai pemasangan tiang jaringan optik yang dilaporkan telah berlangsung di sejumlah titik, sementara proses perizinannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara disebut masih berjalan.

Sebelumnya, pada 6 November 2026, Kepala Bidang Dinas Perizinan Kabupaten Tapanuli Utara, Tulus Situmeang, menyampaikan kepada media ini bahwa proses perizinan proyek pemasangan tiang optik tersebut belum selesai dan masih dalam tahap pengurusan.

Keterangan pejabat tersebut menjadi perhatian karena pekerjaan fisik di lapangan dilaporkan telah berjalan cukup jauh. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar administratif yang digunakan pihak pelaksana untuk memulai pembangunan sebelum seluruh proses perizinan daerah memperoleh kepastian.

Namun, status perizinan yang masih berproses belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Pemerintah daerah perlu menjelaskan jenis persetujuan yang sedang diurus, dokumen yang telah dimiliki perusahaan, serta ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.

Warga Persoalkan Tiang di Atas Lahan Milik Masyarakat

Selain persoalan administrasi, keberadaan tiang optik juga memunculkan keberatan dari masyarakat yang merasa kepentingannya terganggu.

Salah seorang warga Kecamatan Sipahutar berinisial MS mengaku tidak menerima keberadaan tiang optik yang berdiri di atas lahan miliknya. Menurut keterangannya, keberadaan tiang tersebut mengganggu aktivitas ketika dirinya bekerja dan memanfaatkan lahan.

MS bahkan menyampaikan rencana untuk mencabut tiang tersebut karena merasa penggunaan lahannya tidak didahului kesepakatan yang jelas.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperhatikan keberatan masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait persetujuan perizinan proyek.

Menurut MS, perusahaan seharusnya terlebih dahulu melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat terdampak. Apabila penggunaan tanah menimbulkan kerugian atau memerlukan pengaturan khusus, persoalan tersebut perlu dibicarakan secara terbuka dengan pemilik lahan.

Keluhan tersebut menjadi perhatian karena pembangunan infrastruktur telekomunikasi semestinya tidak mengabaikan hak masyarakat atas tanah yang dimiliki atau dikuasainya secara sah.

Pasal 13 UU Telekomunikasi Menjadi Perhatian

Praktisi hukum Sahala Arpan Saragi, S.H., menegaskan bahwa izin menjalankan usaha telekomunikasi tidak otomatis memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk menggunakan tanah perseorangan tanpa persetujuan pihak yang berhak.

Ia merujuk Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan/atau bangunan milik perseorangan untuk pembangunan, pengoperasian, maupun pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.

Menurut Sahala, ketentuan tersebut harus menjadi perhatian perusahaan maupun pihak pelaksana proyek.

Pembangunan jaringan telekomunikasi memang memiliki kepentingan untuk memperluas akses komunikasi dan layanan internet. Namun, kepentingan pembangunan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan hak masyarakat atas tanahnya.

Ia juga menilai kesepakatan penggunaan lahan sebaiknya dituangkan secara tertulis dengan menjelaskan lokasi pemasangan, jangka waktu penggunaan, hak dan kewajiban para pihak, serta bentuk kompensasi apabila disepakati.

Selain itu, Pasal 15 UU Telekomunikasi mengatur hak pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi apabila terdapat kesalahan dan/atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian.

Dengan demikian, apabila keberatan masyarakat berkaitan dengan penggunaan tanah tanpa persetujuan atau kerugian akibat pelaksanaan pekerjaan, persoalan tersebut perlu diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemkab Taput Diminta Memeriksa Dokumen dan Lokasi

Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran mengatur bahwa tiang termasuk salah satu bentuk infrastruktur pasif telekomunikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22.

Regulasi tersebut memberikan ruang bagi penyelenggara jaringan untuk bekerja sama dengan penyedia infrastruktur pasif. Namun, pengaturan infrastruktur tersebut tidak menghapus ketentuan persetujuan penggunaan tanah perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Telekomunikasi.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui perangkat daerah terkait perlu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan, lokasi pemasangan, status tanah, serta dasar persetujuan penggunaan ruang atau lahan.

Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah pemasangan tiang berada di tanah perseorangan, ruang milik jalan, atau aset pemerintah. Setiap lokasi memiliki ketentuan penggunaan dan mekanisme persetujuan yang harus dipenuhi.

Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada kelancaran investasi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan perlindungan hak warga yang terdampak.

PT iForte Diminta Memberikan Penjelasan

Hingga persoalan ini menjadi perhatian, penjelasan resmi dari PT iForte mengenai dasar pelaksanaan pekerjaan, pihak ketiga yang mengerjakan proyek, serta mekanisme persetujuan penggunaan lahan masyarakat masih diperlukan untuk melengkapi pemberitaan.

Media ini juga memandang penting adanya penjelasan dari Dinas Perizinan dan perangkat daerah teknis mengenai status permohonan serta persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pembangunan dilaksanakan.

Persoalan ini bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan jaringan telekomunikasi. Sebaliknya, pengawasan diperlukan agar pembangunan berjalan transparan, tertib administrasi, dan menghormati hak masyarakat.

Publik kini menunggu keterbukaan perusahaan dan ketegasan pemerintah daerah dalam menjawab persoalan tersebut.

Pembangunan infrastruktur boleh dipercepat, tetapi kepatuhan terhadap peraturan dan penghormatan terhadap hak masyarakat tidak boleh ditinggalkan.

Frish. H. Silaban

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *