HEBOH DI BATAM: Investigasi BBM Terhalang, “Bulanan” Jadi Jawaban yang Tak Pernah Dijelaskan!
PUTRABHAYANGKARA.ID, BATAM,- Upaya menelusuri kejelasan penimbunan BBM industri di gudang tanpa nama di kawasan Bintang Industri 2, Tanjung Uncang, justru membuka babak baru yang jauh lebih mengkhawatirkan. Ketika diminta memberikan penjelasan dan kelengkapan dokumen secara transparan, pihak terkait tidak menjawab substansi pertanyaan, melainkan mempersulit proses konfirmasi dan melontarkan tuduhan yang sangat serius.(Sabtu, 14/11/2026).
Pada 12 November 2026, media Putrabhayangkara.id telah menyampaikan surat konfirmasi resmi kepada PT Batam Sumber Energi, PT Manigom Jaya Energi, dan PT Dinar Putra Mandiri. Sembilan poin pertanyaan diajukan secara terukur menyangkut legalitas perizinan, sumber pasokan BBM, hubungan keagenan, hingga tata niaga yang dijalankan di lokasi Blok F.757 yang tidak memiliki papan nama perusahaan.
Alih-alih menjawab secara tertulis, pihak perusahaan justru mempersoalkan identitas media. Meski menyatakan dokumen sudah lengkap, mereka menolak menyampaikannya secara tertulis dengan alasan: “dokumen perusahaan bukan untuk konsumsi publik.” Padahal, verifikasi dokumen oleh media bukan berarti langsung dipublikasikan, melainkan bagian dari proses pengecekan fakta sebelum sebuah informasi diberitakan.
Ketika diminta tetap menjawab melalui jalur komunikasi yang tersedia, nada bicara berubah. Pihak perusahaan meminta alamat kantor media secara berulang, dan ketika diberikan alamat kantor redaksional media, pihak perusahaan (gudang bbm) malah mengalihkan pernyataan yang mengejutkan: “Mungkin Bapak lupa pernah bulanan dari saya.” Istilah “bulanan” itu pun diulang dengan pertanyaan langsung: “Bapak tidak pernah makan uang saya?” namun hingga saat ini, pihak perusahaan tidak pernah menjelaskan apa sebenarnya maksud istilah “bulanan” tersebut, berapa nilainya, untuk apa uang itu diberikan, serta alasan apa yang mendasari pihak gudang BBM industri tanpa plang itu memberikan uang kepada awak media yang sedang melakukan penelusuran fakta.
Keanehan semakin terasa ketika awak media justru meminta kejelasan: “Uang apa yang Bapak berikan dan kenapa Bapak berikan uang itu?” pertanyaan sederhana yang sejauh ini belum mendapatkan penjelasan apa pun. Pihak perusahaan hanya menegaskan kembali bahwa awak media “pernah menerima uang”, namun tidak mampu menjelaskan kenapa pihak gudang BBM industri itu memberikan uang tersebut, dan terlebih lagi untuk tujuan apa pihak gudang itu memberikan sejumlah uang kepada wartawan.
Hal ini memicu kecurigaan bahwa di duga kuat gudang BBM industri tanpa plang nama tersebut ada permainan yang mencurigakan sehingga pihak perusahaan pemilik gudang mencoba membungkam wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya.
Pertanyaan mendasar pun muncul: mengapa hal yang berkaitan dengan kelengkapan izin usaha dan tata niaga BBM yang merupakan ranah yang berkaitan dengan kepentingan publik dijawab dengan tuduhan transaksi keuangan yang tidak jelas? Mengapa istilah “bulanan” diucapkan namun maknanya disembunyikan? Jika semuanya berjalan sesuai aturan, seharusnya dokumen perizinan adalah hal yang paling mudah dan cepat untuk ditunjukkan — bukan memunculkan istilah samar yang justru menimbulkan dugaan baru yang jauh lebih berat.
UU Pers No. 40 Tahun 1999 menjamin hak masyarakat memperoleh informasi yang benar. Semakin pihak perusahaan menutup akses terhadap kejelasan data operasionalnya, serta semakin enggan menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan “bulanan” tersebut semakin kuat dugaan publik bahwa ada hal-hal yang sengaja disembunyikan.
Hingga berita ini diupload, belum ada jawaban tertulis atas sembilan poin pertanyaan yang diajukan, dan belum ada penjelasan mendetail dari pihak perusahaan gudang penimbunan BBM mengenai alasan pemberian uang yang mereka sebut “bulanan”. Tim media putrabhayangkara.id tetap membuka ruang bagi pihak perusahaan untuk menyampaikan penjelasan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan sumber BBM, kelengkapan izin, serta kejelasan alasan di balik istilah “bulanan” tersebut adalah hak publik yang patut untuk diketahui.(Marto)
