November 12, 2026

Kapolda Sumsel Pimpin Inspeksi Langsung Penataan Sumur Minyak Masyarakat Kawasan Hindoli, Musi Banyuasin

IMG-20261111-WA0088

Sumsel_putrabhayangkara.id
Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Rony Santana, S.I.K., M.HCA, melakukan inspeksi langsung ke kawasan sumur minyak masyarakat di Kecamatan Hindoli, Kabupaten Musi Banyuasin, Rabu (11/11/2026)

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Muba H. Toha Tohet, unsur TNI, perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Pertamina, serta jajaran pemerintah daerah. Penataan kawasan ini menjadi langkah strategis guna menghadirkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib, aman, dan bermanfaat besar bagi masyarakat.

Kawasan Hindoli selama ini menjadi perhatian pemerintah karena beroperasinya ribuan sumur minyak masyarakat yang belum seluruhnya menerapkan standar pengelolaan dan keselamatan kerja. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, persoalan sosial, hingga gangguan keamanan. Melalui penataan menyeluruh, pemerintah berupaya mengubah situasi tersebut menjadi terorganisir dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kegiatan ini bertujuan memastikan pengelolaan sumur minyak masyarakat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah teknik pertambangan yang baik”ujar Irjen Pol Rony Santana, S.I.K., M.HCA

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi landasan utama yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk tetap dapat mengelola sumur minyak, namun dengan tata kelola yang jelas. Ke depan, pengelolaan akan difasilitasi melalui mekanisme yang terorganisir dengan melibatkan koperasi yang dipercaya oleh pemerintah daerah, Titik sumur yang beroperasi juga harus telah mendapatkan persetujuan tim gabungan sebelum hasil produksinya dapat diterima dan disalurkan melalui mekanisme resmi yang ditetapkan Pertamina Transparansi pembagian hasil juga ditekankan agar setiap pihak memahami hak dan kewajibannya.

Salah satu poin penting yang disepakati adalah pengutamaan tenaga kerja lokal. Meski pemilik sumur berasal dari luar daerah, pelaksanaan di lapangan wajib mengutamakan warga masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, Kebijakan ini diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Beberapa ketentuan penting yang disampaikan dalam inspeksi:
Dilarang beroperasi pada malam hari untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja, bahaya gas yang dapat memicu kebakaran maupun ledakan, serta mencegah kelelahan pekerja yang dapat menimbulkan kelalaian, Mencegah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di lingkungan kerja.
Setiap pekerja wajib terdata dan memiliki identitas yang jelas, untuk menjaga keamanan lokasi dan mencegah masuknya pihak yang tidak bertanggung jawab Pengawasan pendataan ini akan diperketat secara konsisten.

Bupati Muba H. Toha Tohet menyatakan Pemkab Muba akan terus mendorong pembinaan menyeluruh kepada pemilik sumur, pekerja, koperasi, serta pelaku UMKM di kawasan tersebut agar aktivitas ekonomi berjalan terarah.

“Potensi sumber daya alam di Muba harus mampu membuka kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”ujar H. Toha Tohet, Bupati Muba.

Sementara itu, Kepala SKK Migas Sumbagsel Bambang menambahkan bahwa penataan ini bukan sekadar mengatur produksi minyak, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang aman, menjaga kelestarian lingkungan, serta mencegah terulangnya persoalan sosial dan kecelakaan kerja.

“Kawasan Hindoli diharapkan dapat menjadi model pengelolaan sumur minyak masyarakat yang tertib, transpar.

(RUSLAN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *