PH Inisial PS Bersikeras Temui Klien di Luar Jam Besuk, Polres Humbahas Beri Penjelasan
DOLOKSANGGUL – Putrabhayangkara.id, Rabu 7 Oktober 2026.
Persoalan akses penasihat hukum untuk menemui klien yang sedang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Polres Humbang Hasundutan (Humbahas) menjadi perhatian. Persoalan ini tidak hanya menyangkut hak Advokat dalam menjalankan pendampingan hukum, tetapi juga sikap dan tata cara ketika hak tersebut dijalankan di lingkungan tahanan.
Kasubsi Penmas Sihumas Polres Humbahas J. Simanjuntak menjelaskan kronologi kedatangan seorang pria berinisial PS yang mengaku sebagai penasihat hukum pada Senin, 5 Oktober 2026 sekitar pukul 18.00 WIB.
Menurut J. Simanjuntak, PS datang ke Sat Reskrim Polres Humbahas dengan maksud menemui kliennya yang sedang ditahan. Namun, penyidik yang menangani perkara tersebut saat itu sedang melaksanakan tugas di Kecamatan Pakkat.
J. Simanjuntak menyebut PS kemudian langsung menuju ruang tahanan tanpa melakukan koordinasi lebih lanjut. Petugas jaga tahanan yang bertugas saat itu telah menjelaskan bahwa kunjungan tidak dapat dilakukan karena bukan jadwal besuk.
Adapun jadwal kunjungan tahanan yang disampaikan Polres Humbahas berlangsung setiap Selasa dan Kamis pukul 10.00–14.00 WIB, serta hari libur keagamaan pukul 10.00–14.00 WIB.
Dengan demikian, kedatangan PS pada Senin sekitar pukul 18.00 WIB berada di luar jadwal kunjungan yang dijelaskan pihak Polres.
Namun, persoalan tersebut tidak berhenti pada penjelasan mengenai jam kunjungan. Menurut J. Simanjuntak, PS tetap bersikeras ingin bertemu dengan kliennya dan menyampaikan bahwa dirinya sebagai penasihat hukum berhak bertemu klien setiap saat.
Untuk mencegah terjadinya keributan, petugas jaga kemudian berkoordinasi dengan KBO Sat Reskrim selaku pengawas penyidikan.
Hasil koordinasi tersebut justru memberikan ruang kepada PS untuk bertemu secara singkat dengan salah satu kliennya di ruang besuk tahanan.
Setelah pertemuan selesai, petugas kembali mengarahkan tahanan ke ruang tahanan. Namun, menurut keterangan J. Simanjuntak, PS kembali menunjukkan sikap emosional dan meminta bertemu dengan klien lainnya yang juga sedang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Polres Humbahas.
Petugas kemudian kembali memberikan penjelasan mengenai ketentuan dan mekanisme kunjungan tahanan yang berlaku.
J. Simanjuntak menyampaikan bahwa sikap yang ditunjukkan PS dinilai kurang menghargai ketentuan dan tata tertib di lingkungan Rumah Tahanan Polres Humbahas serta berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan yang sedang dijaga petugas.
Namun, persoalan tersebut perlu dilihat secara berimbang. Hak Advokat dalam menjalankan pendampingan hukum tetap merupakan bagian penting dalam proses hukum.
Praktisi Hukum dan Advokat Aleng Simanjuntak, S.H., dalam press release yang disampaikan kepada sejumlah media pada Rabu (7/10/2026), menegaskan bahwa hak Advokat dan tata tertib penahanan harus berjalan secara seimbang.
Aleng menyampaikan pandangan tersebut sebagai praktisi hukum dan tidak mengatasnamakan institusi Kepolisian, organisasi Advokat maupun pihak yang sedang berperkara.
Menurut Aleng, tata tertib penahanan harus dihormati. Namun, hak tersangka untuk mendapatkan pendampingan hukum juga harus dijamin.
“Jangan melihat persoalan ini hanya dari satu sisi. Tata tertib penahanan harus dihormati, tetapi hak tersangka untuk mendapatkan pendampingan hukum juga harus dijamin,” ujar Aleng.
Ia menjelaskan, kunjungan keluarga atau masyarakat perlu dibedakan dengan kedatangan Advokat yang menjalankan tugas profesional untuk menemui klien.
Aleng juga mengingatkan bahwa ketentuan hak Advokat kini mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Menurutnya, ketentuan tersebut memberikan hak kepada Advokat untuk menghubungi, berkomunikasi dan mengunjungi pihak yang didampinginya untuk kepentingan pembelaan.
Meski demikian, Aleng tidak memandang hak tersebut sebagai kebebasan tanpa batas.
“Advokat tetap harus menunjukkan identitas, surat kuasa dan memenuhi prosedur yang ditetapkan. Hak profesi tidak berarti bebas mengabaikan tata tertib,” jelasnya.
Menurut Aleng, apabila terdapat kepentingan hukum yang mendesak di luar jadwal kunjungan, semestinya tersedia mekanisme koordinasi dengan penyidik atau pejabat yang berwenang.
“Kalau tidak ada kebutuhan mendesak, tentu jadwal yang sudah ditentukan patut dihormati. Tetapi apabila ada kepentingan pembelaan yang mendesak, sebaiknya tersedia mekanisme untuk berkoordinasi,” tegasnya.
Dari rangkaian kejadian tersebut, persoalan yang muncul bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya seorang Advokat menemui klien di luar jadwal kunjungan.
Hal yang juga penting adalah bagaimana seorang Advokat menjalankan hak profesinya dengan tetap menghormati petugas, prosedur, tata tertib serta keamanan tahanan.
Di sisi lain, kejelasan mengenai mekanisme khusus bagi Advokat juga diperlukan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman di lapangan. Apalagi, dokumentasi papan informasi di lingkungan Polres Humbahas mencantumkan jadwal kunjungan tahanan pada Selasa dan Kamis pukul 10.00–14.00 WIB serta hari libur keagamaan pada jam yang sama.
Karena itu, perlu diperjelas apakah jadwal tersebut hanya merupakan jadwal kunjungan umum atau juga menjadi ketentuan yang mengatur akses Advokat ketika menjalankan tugas pembelaan terhadap klien.
Aleng berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi pertentangan antara Advokat dan Kepolisian.
“Advokat menjalankan tugas pembelaan, sementara Kepolisian menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan. Masing-masing harus menghormati fungsi dan kewenangan satu sama lain,” ujarnya.
Pada akhirnya, profesionalitas setiap pihak menjadi penting. Hak pembelaan harus dihormati, tetapi pelaksanaan hak juga semestinya dilakukan melalui komunikasi, koordinasi dan prosedur yang berlaku.
Dengan mekanisme yang jelas, kepentingan keamanan tahanan dapat tetap terjaga, sementara Advokat memperoleh kepastian dalam menjalankan tugas profesionalnya dan hak tersangka tetap terlindungi.
Frish. H. Silaban
