Jangan Tunggu Konflik Di Kute, HMI Sorot Celah Hukum Perbup Pilkades Agara

Kutacane – Media Putra Bhayangkara,id Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutacane menilai Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara perlu segera melakukan penelaahan kembali terhadap Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Pengulu Serentak.
Ketua Umum HMI Cabang Kutacane, Khairil Anwar, menegaskan bahwa sikap tersebut bukan didasarkan pada kepentingan politik untuk menyerang Bupati Aceh Tenggara. Sebaliknya, HMI memandang Bupati justru perlu mendapatkan perlindungan secara kelembagaan agar kebijakan pemerintah daerah tidak menimbulkan persoalan hukum akibat kelemahan dalam perumusan maupun harmonisasi regulasi. Senin 5 Oktober 2026

Persoalan yang disoroti HMI berkaitan dengan substansi dan konstruksi hukum Perbup tersebut, terutama setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
PP Nomor 16 Tahun 2026 telah berlaku sejak 27 Maret 2026 dan secara khusus menambahkan pengaturan mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa dengan satu calon. Pada saat yang sama, Aceh memiliki rezim hukum khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

Di tingkat Kabupaten Aceh Tenggara, Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemilihan Pengulu Serentak masih berstatus berlaku. Qanun tersebut menjadi dasar penyelenggaraan PILKADES serentak dan memberikan ruang kepada Bupati untuk mengatur interval pelaksanaan melalui Peraturan Bupati.

Di titik inilah persoalan hukumnya berada.

Bukan semata-mata apakah Perbup Nomor 22 Tahun 2026 boleh diterbitkan atau tidak. Yang jauh lebih penting adalah apakah setiap norma di dalamnya telah selaras dengan UU Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh, Qanun Aceh Tenggara, dan PP Nomor 16 Tahun 2026 yang telah berlaku lebih dahulu sebelum Perbup tersebut ditetapkan.
Masalahnya Bukan Sekadar Administrasi
HMI melihat persoalan ini tidak boleh diperlakukan sebagai perbedaan teknis antarpasal.

Dalam penyelenggaraan pemilihan pengulu, norma mengenai persyaratan calon, proses seleksi, jumlah calon, pemberian sanksi, pembatalan calon, sampai mekanisme penyelesaian persoalan merupakan bagian yang sangat menentukan legitimasi hasil pemilihan.

Kesalahan atau ketidakjelasan pada tahap tersebut dapat menghasilkan persoalan berantai.

Seorang bakal calon dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat. Calon tersebut kemudian mempersoalkan keputusan panitia. Pendukungnya dapat mempertanyakan proses seleksi. Calon lain dapat menganggap keputusan tersebut menguntungkan pihak tertentu. Jika tidak tersedia prosedur keberatan dan pembuktian yang terang, persoalan administratif dapat berkembang menjadi sengketa antarkelompok masyarakat.

Inilah yang harus dicegah sebelum pemungutan suara berlangsung.

Bukan karena konflik pasti terjadi, tetapi karena regulasi yang membuka ruang tafsir ganda memiliki potensi menciptakan konflik ketika diterapkan di lapangan.
Persoalan Calon Tunggal Harus Dijawab Pemerintah
Salah satu persoalan yang menurut HMI membutuhkan penjelasan paling serius adalah mekanisme ketika hanya terdapat satu bakal calon atau satu calon yang memenuhi syarat.

PP Nomor 16 Tahun 2026 telah memberikan pengaturan khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dengan satu calon. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tidak cukup hanya menyatakan bahwa PILKADES mempunyai dasar hukum lokal, tetapi harus menjelaskan bagaimana norma khusus Aceh dan Qanun Aceh Tenggara ditempatkan setelah berlakunya PP tersebut.

Persoalan ini penting karena menyangkut kepastian hukum terhadap hasil pemilihan.

Jangan sampai panitia di tingkat kute menghadapi situasi ketika satu ketentuan dipahami berdasarkan Qanun Aceh, sementara ketentuan lain dipahami berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2026.

Kalau terjadi perbedaan tafsir pada saat proses pencalonan, persoalannya tidak lagi berada di atas meja birokrasi. Ia akan berhadapan langsung dengan masyarakat.
Persyaratan Calon Juga Harus Diperiksa Secara Cermat
HMI juga menyoroti perlunya pengujian terhadap beberapa persyaratan calon yang dituangkan dalam Perbup.
Khusus mengenai persyaratan yang berkaitan dengan usia, kompetensi, kemampuan membaca Al-Qur’an, moralitas, serta persyaratan lainnya, pemerintah harus memastikan bahwa setiap syarat memiliki dasar kewenangan yang jelas, ukuran yang objektif, mekanisme pengujian yang transparan, dan prosedur keberatan yang dapat digunakan oleh peserta.
Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 memang mengatur berbagai persyaratan calon Keuchik, termasuk persyaratan domisili dan sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan dan moral. Karena itu, kritik terhadap persyaratan tersebut tidak boleh dilakukan secara serampangan dengan mengatakan bahwa semuanya merupakan norma baru yang dibuat oleh Perbup.
Namun, masalah hukumnya terletak pada bagaimana persyaratan tersebut diterjemahkan dan dibuktikan dalam proses seleksi.

Misalnya, apabila seseorang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan moral atau kompetensi, apa alat buktinya? Siapa yang memeriksa? Apa standar penilaiannya? Apakah calon diberi kesempatan memberikan klarifikasi? Kepada siapa keberatan diajukan?
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini harus dijawab sebelum proses seleksi berlangsung.

Sanksi Tidak Boleh Berdiri Tanpa Prosedur
Hal lain yang menurut HMI perlu mendapat perhatian adalah mekanisme pemberian sanksi dan kemungkinan pembatalan terhadap calon.
Dalam negara hukum, pemberian sanksi tidak cukup hanya dengan mencantumkan jenis hukumannya. Proses menuju sanksi juga harus jelas.
Harus terang siapa yang berwenang menemukan pelanggaran, siapa yang memeriksa, siapa yang memberikan peringatan, bagaimana calon memberikan klarifikasi, bagaimana keberatan diajukan, dan siapa yang mengambil keputusan akhir. Sebab, keputusan yang membatalkan hak seseorang untuk mengikuti pemilihan merupakan keputusan yang mempunyai konsekuensi serius terhadap hak politik warga negara.

Jika prosedurnya tidak terang, keputusan panitia dapat dengan mudah dipersoalkan dan pada akhirnya membawa pemerintah daerah masuk ke dalam sengketa hukum yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal.
Jangan Sampai Persoalan Regulasi Menjadi Persoalan Sosial
Pemerintah perlu memahami karakter PILKADES.
Pemilihan pengulu berlangsung langsung di tengah masyarakat yang saling mengenal. Kandidat bukan sekadar nama yang tercetak di surat suara. Mereka adalah tokoh masyarakat, keluarga, kerabat, dan bagian dari struktur sosial kute. Karena itu, sengketa pencalonan atau hasil pemilihan memiliki dimensi sosial yang berbeda dengan sekadar sengketa administratif di atas kertas.
Jika seorang calon didiskualifikasi, misalnya, persoalannya dapat melibatkan keluarga dan kelompok pendukungnya. Jika hasil pemilihan dipersoalkan, ketegangan dapat terbawa ke dalam kehidupan masyarakat setelah pemungutan suara.
Karena itu, setiap celah hukum harus ditutup sebelum menjadi celah konflik.

HMI tidak sedang mengatakan bahwa Perbup Nomor 22 Tahun 2026 pasti menyebabkan kerusuhan. Itu bukan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
Yang kami katakan adalah: apabila terdapat norma yang belum harmonis, prosedur yang belum jelas, atau kewenangan yang belum tegas, maka potensi sengketa dan konflik sosial akan semakin terbuka.

Dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mencegahnya.
Bupati Jangan Menjadi Korban dari Lemahnya Kerja Pembantunya
HMI Cabang Kutacane perlu menegaskan posisi ini secara terang.
Kami tidak sedang menyerang Bupati Aceh Tenggara.
Bahkan sebaliknya, kami sedang mengingatkan Bupati agar tidak kemudian menjadi pihak yang harus menanggung konsekuensi politik dan administratif dari persoalan yang sesungguhnya dapat diselesaikan oleh perangkat pemerintah di bawahnya melaklui kajian hukum yang lebih cermat.
Bupati membutuhkan pembantu yang mampu memastikan setiap produk hukum pemerintah daerah telah melalui proses harmonisasi, sinkronisasi, dan pengujian yang memadai.
Kalau kemudian ditemukan kelemahan dalam regulasi, maka yang harus diperbaiki adalah regulasinya dan proses kerja birokrasi yang menghasilkan regulasi tersebut.
Bukan kritik publiknya yang harus dibungkam.
HMI Meminta Pemerintah Bertindak Sebelum Tahapan Semakin Jauh.

Informasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan bahwa PILKADES serentak direncanakan berlangsung pada November 2026 dan mencakup 116 kute. Tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Pengulu juga telah berjalan.
Artinya, ruang untuk melakukan koreksi masih jauh lebih murah daripada memperbaiki konflik setelah pemungutan suara.

HMI Cabang Kutacane meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara:
Pertama, melakukan review terhadap Perbup Nomor 22 Tahun 2026 dengan memperhatikan perkembangan hukum setelah berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2026.
Kedua, memastikan harmonisasi antara UU Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, Qanun Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2021, dan PP Nomor 16 Tahun 2026.
Ketiga, memperjelas standar dan prosedur seleksi calon, termasuk mekanisme pembuktian, klarifikasi, dan keberatan.
Keempat, memperjelas prosedur pemberian sanksi dan pembatalan calon agar tidak menimbulkan keputusan yang rentan disengketakan.
Kelima, memberikan pedoman yang seragam kepada panitia di tingkat kute agar tidak terjadi perbedaan tafsir antarpanitia.

Kami percaya pemerintah daerah masih mempunyai kesempatan untuk melakukan pembenahan.
Karena itu, kritik ini bukan upaya menjatuhkan pemerintah daerah. Kritik ini justru merupakan bentuk pengawasan publik agar PILKADES berjalan dengan kepastian hukum dan tidak meninggalkan persoalan di tengah masyarakat.
Jangan sampai setelah pemilihan selesai, pemerintah baru sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab.
Sebelum surat suara dibuka, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan bahwa aturan mainnya tidak membuka ruang bagi konflik.

HMI Cabang Kutacane memilih mengingatkan sekarang, ketika masih bisa diperbaiki, daripada diam dan kemudian menyaksikan masyarakat berhadapan satu sama lain.

Zaki