Efisiensi berjalan,bantuan lapak pedagang “keterbatasan dana” wisata religi gass pol
SEMARANG — Para pedagang kaki lima (PKL) Aloon-Aloon Timur Johar akhirnya mendapat titik terang setelah berdiskusi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan perwakilan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Semarang terkait lokasi berjualan sementara selama proyek drainase berlangsung.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan utama bukan penolakan terhadap penataan. Para pedagang menyatakan siap mengikuti penataan, namun meminta agar tempat berjualan sementara tetap berada di sekitar lokasi semula.
“Kami bukan tidak mau ditata. Kami siap ditata, tetapi kami tidak bisa jauh dari tempat semula. Kalau direlokasi ke tempat yang ‘bumpet’, sepi pengunjung, bagaimana kami bisa bertahan?” ujar Bambang, Ketua Blok PKL sisi barat, kawasan belakang tembok Hotel Metro.
Hal senada disampaikan Agus Subandrio, pedagang dawet. Ia mengaku persoalan terbesar saat ini justru biaya membuat lapak sementara.
“Jujur kami tidak mempunyai dana untuk membuat lapak sementara. Kami akan berupaya mencari pinjaman kepada saudara atau pihak lain yang bisa membantu,” kata Agus kepada media Putra Bhayangkara.
Menurut informasi yang disampaikan dalam diskusi, pihak PU melalui Yoyok dan pihak Disdag melalui Kardiman menyampaikan adanya keterbatasan anggaran sehingga belum dapat menyediakan bantuan lapak sementara bagi pedagang.
Pedagang kemudian berupaya meminta dukungan kepada jajaran Pemkot Semarang. Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin disebut telah coba dikonfirmasi mengenai kemungkinan bantuan shelter atau fasilitas sementara, namun hingga berita ini disusun belum ada tindak lanjut yang diterima pedagang.
Sekda Kota Semarang Handi juga disebut telah coba dikonfirmasi terkait kemungkinan bantuan berupa shelter maupun tratak untuk menunjang aktivitas perdagangan selama pekerjaan drainase berlangsung,mengatakan akan disampaikan Disdag
Dikala Efisiensi berjalan,bantuan lapak pedagang dikata “keterbatasan dana” tetapi wisata religi gass pol.aneh betul pemerintah kota semarang jika bertindak di saat rakyat membutuhkan uluran tangan “bantuan yang kami butuhkan tratak bukan “uang”, tetapi ya beginilah mereka.dari wakil walikota sampai sekda pun jawabanya seperti menyepelekan kami.ritribusi diwajibkan,bantuan dihiraukan bahkan “dipingpong” kesana kemari.
Sementara itu, wartawan masih berupaya memperoleh kontak terbaru Wali Kota Semarang untuk meminta tanggapan mengenai persoalan tersebut.
Pedagang Kini “Bertempur” Mencari Modal Lapak sementara
Di tengah rencana pekerjaan drainase, para PKL kini menghadapi persoalan lain: mencari biaya untuk membuat tempat berjualan sementara secara mandiri.
Mereka tidak menolak pembangunan maupun penataan. Yang mereka persoalkan adalah bagaimana tetap bisa bertahan hidup ketika lokasi usaha terdampak proyek.
“Kami berharap Pemerintah Kota Semarang memahami kondisi kami. Kami bukan meminta untuk dibiarkan tanpa aturan. Kami siap ditata, tetapi kami membutuhkan tempat sementara yang tetap dekat dengan lokasi usaha kami,” menjadi harapan para pedagang.
Persoalan ini juga muncul bersamaan dengan berbagai agenda Pemkot Semarang. Pemkot sebelumnya diberitakan memiliki program perjalanan keagamaan 2026 dengan 215 warga, termasuk 155 peserta umrah yang dijadwalkan berangkat 30 September 2026.
Bagi para pedagang, persoalannya bukan mempertentangkan kegiatan keagamaan dengan kebutuhan pembangunan. Mereka hanya berharap perhatian terhadap masyarakat kecil yang terdampak proyek juga mendapatkan ruang yang memadai.
Kini para PKL Aloon-Aloon Timur harus mencari pinjaman dan mengumpulkan biaya sendiri untuk membuat lapak sementara.
Pembangunan drainase tetap berjalan. Penataan tetap diterima. Tetapi pertanyaannya sederhana: ketika pedagang kecil terdampak proyek pemerintah, siapa yang membantu mereka agar tetap bisa berjualan dan menghidupi keluarganya?
Para pedagang berharap Pemkot Semarang tidak hanya meminta mereka bergeser, tetapi juga hadir memberikan solusi yang nyata dan manusiawi. (Noel)
