Sinergi Pemkab Tapanuli Utara dan DPR RI Perkuat Akses KUR serta Hilirisasi Pertanian
TAPANULI UTARA – Kamis 03 September 2026. Putrabhayangkara.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperkuat sinergi dengan DPR RI dalam mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), penguatan UMKM, mekanisasi pertanian, serta percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah.
Upaya tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI yang dipimpin Dr. Saleh Partaonan Daulay ke Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis (3/9/2026). Rombongan diterima langsung Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari agenda pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan penyaluran KUR sekaligus membahas langkah-langkah pemulihan dan penguatan UMKM di daerah.
Dalam pertemuan itu, Bupati Jonius memaparkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Tapanuli Utara. Sektor pertanian menjadi salah satu kekuatan utama daerah, disamping industri kerajinan ulos dan sektor pariwisata, termasuk potensi wisata religi.
Menurut Bupati, pemerintah daerah saat ini terus mendorong transformasi sektor pertanian melalui mekanisasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjawab berbagai tantangan yang dihadapi petani dalam proses produksi.
Pemkab Tapanuli Utara juga mendorong hilirisasi sejumlah komoditas unggulan lokal, seperti kopi, jagung dan durian. Hilirisasi diharapkan tidak berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk olahan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
“Fokus utama kami adalah membawa Tapanuli Utara menuju daerah yang bertani dan modern. Melalui program mekanisasi dan hilirisasi, kami ingin memfasilitasi para petani dan pengrajin agar produktivitas serta kesejahteraan mereka semakin meningkat,” ujar Bupati Jonius dalam sambutannya.
Selain persoalan produksi dan hilirisasi, Bupati juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait akses permodalan bagi pelaku usaha lokal. Ketersediaan modal dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan UMKM, khususnya bagi masyarakat yang memiliki usaha produktif tetapi menghadapi keterbatasan pembiayaan.
Pemkab Tapanuli Utara menyatakan kesiapan untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Pendampingan tersebut diarahkan agar masyarakat dapat memahami persyaratan pembiayaan sekaligus memastikan program permodalan pemerintah dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Dr. Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa program KUR pada prinsipnya ditujukan untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha produktif memperoleh pembiayaan dengan akses yang lebih mudah.
“Penyaluran KUR untuk plafon hingga Rp100 juta tidak boleh memakai agunan tambahan. KUR ini dirancang untuk mengembangkan ekonomi rakyat kecil, sehingga aksesnya harus dipermudah agar perekonomian masyarakat di daerah bisa bangkit,” tegas Saleh.
Menurutnya, pengawasan terhadap penyaluran KUR penting dilakukan agar kebijakan pembiayaan yang telah disiapkan pemerintah benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Perbankan juga diharapkan menjalankan ketentuan penyaluran KUR sesuai regulasi yang berlaku dan tidak memberikan persyaratan tambahan yang justru menyulitkan calon penerima.
Sinergi antara Pemkab Tapanuli Utara dan DPR RI tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi daerah, mulai dari kemudahan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas UMKM, modernisasi pertanian hingga pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.
Dengan potensi pertanian dan komoditas unggulan yang dimiliki, hilirisasi diharapkan mampu menciptakan nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Tapanuli Utara.
Pemerintah daerah juga diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, DPR RI, perbankan dan pemangku kepentingan lainnya agar berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan efektif, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Frish. H. Silaban
