Pemkab Taput Dorong Optimalisasi PAD 2026, Bapenda Bahas Penguatan Pajak dan Aktivitas Ekonomi di Bandara Silangit
Tarutung – Jumat 03 Juli 2026. Putrabhayangkara.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika pada Jumat (3/7/2026) menyampaikan hasil rapat koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tapanuli Utara dengan manajemen PT Angkasa Pura II Bandara Silangit yang digelar sehari sebelumnya. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026 melalui penguatan pengawasan pajak dan peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan bandara.
Dalam keterangan resminya, pemerintah daerah menjelaskan bahwa rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor PT Angkasa Pura II Bandara Silangit pada Kamis (2/7/2026) membahas sejumlah langkah strategis untuk menggali potensi penerimaan daerah yang bersumber dari aktivitas usaha di lingkungan bandara.
Salah satu isu yang menjadi perhatian Bapenda adalah aspirasi para pelaku usaha makanan dan minuman (food and beverage) atau tenant yang beroperasi di Bandara Silangit. Berdasarkan masukan yang diterima, pola jadwal penerbangan dinilai berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi di kawasan terminal.
Bapenda mengusulkan agar jadwal penerbangan dari dan menuju Bandara Silangit dapat diatur dengan rentang waktu yang lebih proporsional. Menurut pemerintah daerah, kondisi beberapa penerbangan yang hanya memiliki selang waktu sekitar 10 menit menyebabkan penumpukan penumpang pada waktu tertentu, sehingga kesempatan penumpang untuk berbelanja maupun menikmati layanan kuliner menjadi terbatas. Situasi tersebut dinilai berdampak pada belum optimalnya omzet para tenant.
Selain itu, Bapenda juga mengharapkan dukungan PT Angkasa Pura II dalam penyampaian rekapitulasi atau laporan bulanan omzet penjualan masing-masing tenant. Data tersebut diharapkan menjadi bahan pendukung pengawasan dan optimalisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari sektor makanan dan minuman.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memandang keterbukaan data tersebut penting untuk memperkuat akurasi pengawasan perpajakan daerah sekaligus memastikan potensi penerimaan dari sektor usaha di kawasan bandara dapat dioptimalkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pembahasan yang sama, Bapenda juga menyoroti permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan PT Angkasa Pura II kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap permohonan itu dapat dipertimbangkan kembali sehingga kewajiban pembayaran PBB tetap dilaksanakan sesuai ketetapan yang berlaku.
Menurut pemerintah daerah, harapan tersebut didasarkan pada kondisi fiskal Kabupaten Tapanuli Utara yang membutuhkan dukungan optimal dari seluruh sumber penerimaan daerah. Apalagi, target PAD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan cukup tinggi sebagai salah satu penopang pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan yang disampaikan Bapenda, General Manager Bandara Silangit bersama jajaran menyatakan seluruh hasil pembahasan rapat akan diteruskan kepada pihak regional InJourney Airports untuk memperoleh arahan dan tindak lanjut sesuai kewenangan perusahaan.
Respons tersebut menunjukkan bahwa sejumlah usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memerlukan pembahasan lebih lanjut pada tingkat manajemen regional sebelum dapat diputuskan. Dengan demikian, hasil rapat koordinasi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pengelola bandara dalam menindaklanjuti berbagai masukan yang berkaitan dengan operasional maupun aspek administrasi perusahaan.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap koordinasi yang telah terjalin dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola Bandara Silangit. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan bandara diharapkan berjalan seiring dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku usaha, masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Penulis: Frish. H. Silaban
