Korupsi Pedia Cium Kejanggalan Dana Desa Labulia: Anggaran Seremonial Bengkak, Tim Investigasi Siap Turun Lapangan
Mataram – Komisi Masyarakat Untuk Penyelidikan dan Edukasi Korupsi, Korupsi Pedia menyoroti tajam realisasi pengelolaan Dana Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025. Berdasarkan hasil kajian data pelaporan, ditemukan sejumlah kejanggalan besar yang mengarah pada dugaan pemborosan anggaran demi kegiatan non-fisik dan seremonial, serta indikasi manipulasi anggaran proyek.
Ketua Bidang Hukum dan Investigasi Korupsi Pedia, M. Hudaya Aji Koesnan, menyatakan bahwa postur anggaran Dana Desa Labulia selama tiga tahun terakhir tidak mencerminkan esensi pembangunan desa, melainkan sarat dugaan akan pembengkakan biaya (mark-up) pada kegiatan-kegiatan yang habis pakai dan sulit diverifikasi secara fisik.
M. Hudaya Aji Koesnan membeberkan rincian anggaran kegiatan seremonial, festival, dan perayaan yang menyedot dana hingga ratusan juta rupiah per tahun, yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat desa:
* Tahun Anggaran 2025:
* MTQ Tingkat Desa dan Kecamatan serta LASQI: Rp 100.000.000
* Pelaksanaan HUT Desa Labulia: Rp 56.200.000
* Perayaan Hari Besar Islam (PHBI): Rp 38.720.000
* Pelaksanaan HUT RI: Rp 28.955.000
* Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga: Rp 20.750.000
* Tahun Anggaran 2024:
* Pondok Desa (Festival Kesenian, Adat, Budaya, dan Keagamaan): Rp 86.625.000
* STQ Tingkat Desa dan Kecamatan: Rp 40.870.000
* Pelaksanaan HUT RI: Rp 29.480.000
* Latihan Lomba Sepak Bola: Rp 25.107.500
* Perayaan Hari Besar Islam (PHBI): Rp 24.625.000
* Pelaksanaan Peresa: Rp 22.100.000
* Tahun Anggaran 2023:
* Penyelenggaraan HUT RI: Rp 93.543.000
* MTQ Tingkat Desa dan Kecamatan: Rp 54.499.000
* Perayaan Hari Besar Islam (PHBI): Rp 39.725.000
* HUT Desa Labulia: Rp 16.550.000
> “Anggaran untuk satu kali acara seremonial seperti perayaan Agustus-an atau MTQ tingkat desa di Labulia ini, menurut kami sangat tidak rasional, bahkan ada yang menyentuh angka Rp 93 juta hingga Rp 100 juta. Ini area yang sangat rawan karena LPJ-nya berupa konsumsi dan sewa fasilitas yang gampang dimanipulasi dengan kuitansi fiktif,” tegas Hudaya Sabtu (23/5/26).
Selain seremonial, Korupsi Pedia juga mengkritik keras alokasi rutin tahunan untuk pos keamanan desa (Siskamling/Ronda) yang nilainya justru dinilai tinggi, di saat kegiatan ronda malam umumnya bersifat swadaya masyarakat:
* Penyelenggaraan Siskamling Tahun 2023: Rp 76.800.000
* Penyelenggaraan Siskamling Tahun 2024: Rp 69.927.636
* Penyelenggaraan Siskamling Tahun 2025: Rp 68.400.000
Kejanggalan lain dipaparkan pada tumpang tindihnya pos anggaran rapat (Musdes) pada tahun 2025, di mana anggaran dipecah-pecah menjadi nilai kecil guna menghindari pengawasan, seperti Musdes pengusulan DTKS (Rp 4.435.000), Musdus KPM BLT DD (Rp 5.522.000), dan Musdes BUMDES (Rp 4.560.000), padahal bisa disatukan dalam Musdes Reguler yang anggarannya sendiri sudah dipatok sebesar Rp 30.394.000.
Melihat potret buram tata kelola anggaran ini, M. Hudaya Aji Koesnan menegaskan bahwa pihak Korupsi Pedia tidak akan tinggal diam.
Dalam waktu dekat, tim investigasi hukum dan fisik dari Korupsi Pedia akan langsung diterjunkan ke Desa Labulia untuk melakukan cross-check atau audit sosial secara menyeluruh terhadap realisasi anggaran tersebut, terutama pada proyek pembangunan fisik.
“Kami akan turun langsung ke lapangan. Kami akan periksa volume fisik jalan-jalan tani yang dibangun, menanyakan langsung ke warga terkait transparansi insentif linmas, hingga melacak aliran dana festival ratusan juta tersebut. Jika hasil investigasi lapangan kami menemukan bukti kuat adanya kerugian negara atau pengerjaan fiktif, Korupsi Pedia akan langsung menyerahkan laporan resmi ini ke Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun KPK,” pungkas Hudaya menutup keterangannya.
Sementara Kepala Desa Labulia, Mahjat enggan untuk memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. (A)
