Sambut Ketua PN Balige, Pemkab dan Forkopimda Toba Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dan Stabilitas Daerah
TOBA, Jumat 08 Mei 2026. Putrabhayangkara.id
Pemerintah Kabupaten Toba bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Toba menggelar acara silaturahmi dan ramah tamah dalam rangka menyambut Ketua Pengadilan Negeri Balige yang baru, Anita Silitonga, S.H., M.H., Kamis malam (7/5/2026) di Sapa Raja Cafe & Resto. Informasi kegiatan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba pada Jumat (8/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan unsur masyarakat guna menjaga stabilitas pemerintahan, penegakan hukum, serta kondusivitas daerah di Kabupaten Toba.
Suasana penuh keakraban tampak dalam pertemuan tersebut. Jajaran Forkopimda menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua PN Balige yang baru sekaligus berharap kepemimpinan baru di lembaga peradilan itu mampu semakin memperkuat supremasi hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Toba, Franshendrik Tambunan, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar Anita Silitonga dapat menjalankan amanah dengan baik sebagai Ketua Pengadilan Negeri Balige.
“Selamat datang dan selamat mengemban tugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Balige. Semoga amanah dalam menegakkan keadilan di Kabupaten Toba,” ujar Franshendrik.
Sementara itu, Bupati Toba, Effendi Sintong P. Napitupulu, menekankan pentingnya menjaga hubungan antarlembaga tidak hanya dalam konteks formal kedinasan, tetapi juga membangun kedekatan emosional dan kekeluargaan di antara unsur Forkopimda.
Menurutnya, rotasi jabatan dalam pemerintahan maupun institusi penegak hukum merupakan hal yang lumrah. Namun, pergantian tugas tidak seharusnya memutus hubungan baik yang telah terjalin selama bertugas bersama di Kabupaten Toba.
“Masa jabatan kami dibatasi oleh waktu. Bupati dan Wakil Bupati hanya lima tahun, sementara unsur Forkopimda seperti Kapolres, Kajari, Dandim maupun Ketua PN rata-rata dua hingga tiga tahun. Tetapi janganlah waktu membatasi hubungan kekeluargaan kita,” kata Bupati.
Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan kolaboratif yang terus dibangun Pemerintah Kabupaten Toba dalam menjaga harmonisasi lintas lembaga. Di tengah tantangan pembangunan daerah dan dinamika sosial yang terus berkembang, kekompakan antarpemangku kepentingan dinilai menjadi modal penting dalam menciptakan stabilitas sosial, politik, dan pelayanan publik yang kondusif.
Bupati juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan Forkopimda harus semakin diperkuat demi mendukung pembangunan Kabupaten Toba yang maju, aman, dan berdaya saing.
Acara penyambutan turut diwarnai prosesi pemberian ulos kepada Ketua PN Balige sebagai simbol penghormatan, penerimaan adat, dan ikatan kekeluargaan masyarakat Batak. Pemberian ulos dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Toba bersama unsur Forkopimda, Kepala Rutan Kelas IIB Balige, serta perwakilan organisasi masyarakat seperti Forkala, FKUB, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Forum Pembaruan Kebangsaan Kabupaten Toba.
Prosesi adat tersebut tidak sekadar seremoni budaya, melainkan juga menjadi simbol bahwa pejabat yang datang mengabdi di Kabupaten Toba diterima sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Ketua PN Balige Anita Silitonga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan Pemerintah Kabupaten Toba beserta seluruh unsur Forkopimda.
Ia mengungkapkan memiliki kedekatan emosional dengan kawasan Tapanuli. Anita menyebut masa kecil hingga jenjang SMP dihabiskannya di Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara.
“Saya merasa terhormat dan bahagia atas sambutan yang begitu hangat. Saya bangga bisa bertugas di Kabupaten Toba, tempat ayah saya dulu belajar,” ungkapnya.
Mantan Wakil Ketua PN Balige tersebut juga menyampaikan bahwa dirinya resmi menjalankan tugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak 13 April 2026.
Kehadiran Anita Silitonga diharapkan membawa semangat baru dalam penguatan pelayanan hukum dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Di sisi lain, soliditas antara pemerintah daerah dan Forkopimda menjadi pesan utama dalam pertemuan tersebut, bahwa pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan program dan kebijakan, tetapi juga kekompakan, komunikasi, dan rasa saling memiliki di antara seluruh pemangku kepentingan.
Diterbitkan oleh Putra Bhayangkara ID
Reporter: Jonaer Silaban
