Musrenbang RKPD 2027 Resmi Dibuka, Bupati Tapanuli Utara Tekankan Akselerasi Ekonomi dan Penguatan SDM
Kamis 26 Maret 2026, Tapanuli Utara. Putrabhayangkara.id
Bupati Tapanuli Utara, Jonius T.P. Hutabarat, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Sopo Partungkoan, Kamis (26/03/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang terukur dan berbasis kebutuhan masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni P. Lumbantoruan, Ketua TP PKK Kabupaten Tapanuli Utara, Neny Angelina JTP Hutabarat br. Purba, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga tampak hadir, di antaranya Ardan Noor dan Anton Sihaloho yang memberikan perspektif sinkronisasi kebijakan lintas pemerintahan.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan ruang strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berorientasi hasil.
“Musrenbang harus menjadi forum yang mampu menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah secara realistis dan terukur,” tegasnya.
Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas SDM untuk Meningkatkan Daya Saing serta Ketahanan Daerah”, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan arah pembangunan tahun 2027 akan berfokus pada tiga pilar utama.
Pertama, transformasi sektor pertanian menuju sistem modern yang produktif dan berkelanjutan. Hal ini dinilai krusial mengingat struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor agraris.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan pendidikan, pelatihan, serta akses terhadap layanan dasar yang berkualitas. SDM yang unggul dinilai menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan global dan regional.
Ketiga, penguatan ketahanan daerah melalui pembangunan infrastruktur yang merata serta pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya sinkronisasi program antar perangkat daerah dan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Hal ini mencakup optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Inovasi dalam pelayanan publik, khususnya berbasis digital, harus terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan,” lanjutnya.
Penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi sorotan, mengingat kualitas birokrasi sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.
Secara struktural, Musrenbang RKPD ini merupakan tahapan akhir dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebelum memasuki fase penganggaran. Dengan demikian, forum ini menjadi titik krusial dalam memastikan bahwa seluruh program yang dirancang benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan daerah.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan, keberlanjutan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Tapanuli Utara secara menyeluruh.
Diterbitkan Media Putra Bhayangkara ID ( Frish )
