Satu Suara dari NTB: DPRD, Ulama, Pemuda, hingga Akademisi Tegaskan Polri Wajib Tetap di Bawah Presiden
Mataram 31/01/26 – Gelombang dukungan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah komando Presiden terus mengalir deras dari Bumi Gora. Gabungan tokoh lintas sektor di Nusa Tenggara Barat (NTB)—mulai dari legislatif, ulama, pemuda, hingga pakar hukum—secara tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Dukungan kolektif ini didasari pada keinginan menjaga stabilitas nasional, netralitas institusi, dan marwah reformasi.
*Suara Ulama: Konstitusional dan Setara Kementerian*
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB, Dr. Buya Muhammad Subki Sasaki, MH, menegaskan bahwa posisi Polri saat ini sudah final secara regulasi. Menurutnya, sebagai lembaga keamanan negara yang dibentuk undang-undang, Polri memiliki derajat yang setara dengan kementerian.
“Secara struktural, Polri berada langsung di bawah Presiden. Ini adalah amanat undang-undang yang harus kita jaga bersama demi kepastian hukum di tengah masyarakat,” ujar Buya Subki.
*DPRD NTB: Demi Stabilitas dan Pelayanan*
Senada dengan tokoh agama, Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, yang mewakili seluruh anggota legislatif tingkat provinsi, menyatakan bahwa posisi Polri di bawah Presiden adalah kunci stabilitas.
“Kami mendukung penuh Polri tetap di bawah Presiden. Hal ini krusial untuk menjaga netralitas institusi serta memastikan pelayanan terbaik dan perlindungan maksimal bagi masyarakat tanpa intervensi politik sektoral,” tegas Isvie.
*Akademisi: Pilihan Rasional Ketatanegaraan*
Dari sudut pandang ilmiah, dua pakar hukum terkemuka NTB memberikan analisis mendalam:
Prof. Dr. Amirudin, S.H., M.Hum: Menilai posisi ini memberikan kepastian arah kebijakan keamanan nasional sekaligus menjadi benteng bagi stabilitas hukum dan demokrasi di Indonesia.
Prof. Dr. Kurniawan, S.H., M.Hum: Menyebut penempatan Polri di bawah Presiden sebagai “pilihan rasional” dalam konteks ketatanegaraan Indonesia untuk menjamin efektivitas penegakan hukum.
*Pemuda: Menjaga Amanah Reformasi*
Ketua KNPI DPD I NTB, Daud Azhari (yang akrab disapa Daud Gerung), menyatakan dukungan pemuda NTB terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia mengingatkan bahwa struktur Polri saat ini adalah buah dari semangat reformasi.
“Polri di bawah Presiden itu amanah reformasi. Kami menolak wacana penempatan di bawah kementerian karena berisiko mendegradasi independensi kepolisian dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Daud. (A)
