YHT Serahkan Hasil Pemetaan Batas Indikatif Desa Simataniari, Bupati Humbahas: Langkah Strategis Kurangi Potensi Konflik Lahan
Humbang Hasundutan, Kamis 04 Desember 2025 Putrabhayangkara.id
Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, menerima kunjungan Tim Yayasan Hutan Tropis (YHT) / Earthworm Foundation yang dipimpin Willy Daeli dalam rangka penyampaian hasil pemetaan partisipatif batas indikatif di Desa Simataniari, Kecamatan Parlilitan, pada Kamis, 4 Desember 2025 di Bukit Inspirasi, Doloksanggul.
Kedatangan tim YHT disambut hangat oleh Bupati didampingi Asisten Administrasi Umum Jaulim Simanullang, Plt Kadis PMDP2A Inrawaty K. Purba, serta unsur Bagian Pemerintahan. Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif, menandai komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola ruang dan pembangunan desa berbasis data.
Pemetaan Partisipatif yang Melibatkan Masa Depan Desa
Dalam laporannya, Willy Daeli menjelaskan bahwa tim YHT telah menyelesaikan rangkaian pemetaan batas indikatif menggunakan pendekatan pemetaan partisipatif. Metode ini digagas untuk memastikan batas-batas wilayah ditetapkan tidak hanya berdasarkan dokumen lama, tetapi juga berdasarkan kondisi sosial dan penggunaan lahan aktual oleh masyarakat.
“Kami turun ke lapangan bersama masyarakat, tokoh adat, perangkat desa, dan berbagai pihak lain untuk memastikan peta batas benar-benar merepresentasikan kondisi di lapangan. Pendekatan ini penting untuk mengurangi bias dan meminimalkan sengketa di kemudian hari,” ujar Willy Daeli.
Proses pemetaan meliputi identifikasi titik-titik batas, pengecekan penggunaan lahan, diskusi terbuka dengan warga, dan validasi bersama pemangku adat. Proses ini menjadi dasar terbentuknya peta indikatif yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati Humbahas Apresiasi YHT: Kolaborasi yang Patut Ditiru
Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja tim YHT. Ia menilai pemetaan ini merupakan langkah maju dalam mengembangkan praktik tata kelola ruang yang inklusif dan berbasis bukti.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada YHT. Kegiatan ini adalah contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemda, lembaga independen, pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat bisa menghasilkan dokumen strategis untuk pembangunan ke depan,” kata Bupati.
Bupati menegaskan bahwa peta indikatif tersebut bukan hanya menggambarkan koordinat dan batas wilayah, tetapi menjadi fondasi penting dalam menyusun arah pembangunan yang tepat sasaran. Menurutnya, tanpa data spasial yang jelas, perencanaan sering berisiko tumpang-tindih dan menimbulkan potensi konflik lahan.
“Dengan adanya pemetaan ini, kita memiliki dasar bersama yang kuat untuk mencegah sengketa batas antardesa, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Dampak Strategis bagi Perencanaan Daerah
Hasil pemetaan tersebut akan menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah maupun tahunan. Data ini akan membantu pemkab dalam:
Menentukan arah pembangunan infrastruktur desa
Melakukan penataan ruang sesuai kondisi faktual
Mencegah konflik lahan dan klaim tumpang-tindih
Menguatkan data dasar desa dalam proses perencanaan partisipatif
Plt Kadis PMDP2A, Inrawaty K. Purba, menyampaikan bahwa data yang dihasilkan sangat relevan untuk rencana pemanfaatan ruang wilayah desa, terutama di Simataniari yang memiliki struktur sosial adat cukup kuat.
Terima Kasih untuk Masyarakat Simataniari
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Desa Simataniari yang ikut serta dalam proses pemetaan. Keterlibatan masyarakat dianggap sebagai elemen paling penting dalam menjaga validitas data.
“Pemetaan partisipatif hanya mungkin terlaksana karena masyarakat turut membuka ruang dialog, memberi informasi, dan mengikuti setiap proses verifikasi. Hasil ini akan menjadi warisan bagi generasi mendatang,” ujar Bupati.
Pertemuan ditutup dengan penyerahan dokumen resmi pemetaan batas indikatif Desa Simataniari dari YHT kepada Bupati Humbang Hasundutan, yang menegaskan komitmen bersama untuk menjaga keterbukaan informasi dan keberlanjutan pembangunan.
Diterbitkan Media Putra Bhayangkara
Frish
