Prof. Sutan: Efisiensi RI Menutup Satu Celah Korupsi, tetapi Membuka Ratusan Pintu Tikus Koruptor Baru Komando di Tangan Presiden RI
Putra Bhayangkara, Masyarakat yang sadar hukum terus memperhatikan maraknya kasus korupsi saat ini, terutama di tubuh Pertamina. Besarnya jumlah korupsi yang terjadi di perusahaan negara ini diduga telah menyebabkan kerugian hingga Rp 1 kuadriliun (Rp 1.000.000.000.000.000).
Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pengawasan dari Satgas Migas selama ini? Mengapa praktik pengoplosan BBM dapat berlangsung liar dalam lima tahun terakhir? Apakah ada oknum dalam tim pengawas yang turut serta dalam melancarkan praktik ini?
Koruptor saat ini tampaknya semakin menguasai mekanisme hukum. Mereka bermain di dalam sistem secara senyap dan dimanfaatkan oleh banyak elite pejabat. Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., seorang pemerhati kasus korupsi, menyoroti kinerja aparat penegak hukum (APH), termasuk BPK, KPK, Kejaksaan Agung, dan institusi lainnya, yang dinilai tebang pilih dalam menentukan siapa yang harus dijadikan tersangka.
Himbauan kepada Presiden RI
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menghimbau Presiden RI, Jenderal Haji Prabowo Subianto, agar lebih berani melakukan pembersihan besar-besaran di pemerintahan yang saat ini ia pimpin. Menurutnya, komando berada di tangan Presiden RI.
Masyarakat melihat bahwa ada banyak aktor koruptor yang seolah dilindungi akibat kesepakatan politik tertentu. Hal ini menciptakan negosiasi abu-abu, di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengamankan diri agar tetap berada dalam lingkaran kekuasaan dan tidak bersuara terhadap skandal yang terjadi.
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., juga menyoroti kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah. “Efisiensi yang dilakukan memang menutup satu celah korupsi, tetapi justru membuka ratusan pintu baru bagi tikus-tikus koruptor,” ujarnya.
Masyarakat sangat terkejut dengan gelombang besar kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan yang baru beberapa bulan ini memimpin Indonesia. Ini menunjukkan bahwa masalah korupsi yang terjadi saat ini adalah warisan dari pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, Presiden Prabowo memiliki PR besar untuk membongkar jejak-jejak korupsi masa lalu.
Harapan untuk Pembersihan Total
Masyarakat Indonesia berharap Presiden Prabowo Subianto mampu menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan mengungkap rekening gendut serta kekayaan tidak wajar para pejabat yang telah memperkaya diri selama 15 tahun terakhir melalui praktik korupsi.
Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Dunia sedang menunggu, apakah ada putra terbaik Indonesia yang berani memiskinkan koruptor dan menegakkan hukum seberat-beratnya bagi kelompok senyap yang telah menguras uang negara serta menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat.
Jangan sampai harapan masyarakat pupus karena hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Semoga masyarakat tetap teguh berjuang agar para koruptor bisa dijerat dengan hukuman berat.
Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
