Warga dan Perangkat Desa Koto Teguh Desak Inspektorat dan APH Periksa Kades Koto Teguh
Koto Teguh 17/10/25 – Kepala Desa (Kades) Koto Teguh, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Ita Efendi, menuai protes keras dari masyarakat dan perangkat desa setempat. Kades dinilai tidak bertanggung jawab, tidak pernah bersinergi dengan masyarakat, dan diduga kuat melakukan praktik tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa (DD), yang berujung pada dugaan proyek fiktif.
Sejak tahun 2023,2024 dan 2025 Sekretaris Desa (Sekdes), mengaku tidak pernah tandatangan dan mengetahui hal proyek yang di bangun Kades. Dugaan kuat kades telah menyelewengkan dana desa kurang lebih 2 milyar bentuk pembangunan desa.
Kekesalan warga memuncak lantaran Kades Koto Teguh disebut hanya aktif sebatas upacara pelantikan dan setelahnya seolah menghilang dari tanggung jawab.
“Setelah pelantikan, beliau tak pernah bersinergi sama masyarakat,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Dugaan kuat ketidakberesan ini diperkuat oleh pengakuan dari Sekretaris Desa Koto Teguh, Priadi dan Bendahara Desa Koto Teguh, Danil, yang merasa diabaikan dan tidak dilibatkan dalam setiap keputusan yang diambil oleh Kades, terutama terkait anggaran dan pembangunan.
Priadi dan Danil menyebut Kades hanya mementingkan diri sendiri. Sekdes Koto Teguh secara terang-terangan mengaku tidak pernah tahu menahu dan tidak pernah menandatangani satu berkas pun, baik itu terkait proyek pembangunan maupun dana desa yang telah cair. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai legalitas dan pertanggungjawaban administrasi desa.
Senada dengan Sekdes, Danil, selaku Bendahara, memberikan kesaksian yang mengejutkan. Danil mengaku bahwa Kades bersikap tidak transparan.
Dan dugaan pasti SPJ itu fiktif, pengakuan ini semakin menguatkan dugaan adanya penyelewengan Dana Desa untuk kepentingan pribadi.
Lebih lanjut, priadi menyoroti adanya pembangunan desa yang dicurigai bersifat fiktif karena tidak pernah diketahui dan disetujui oleh perangkat desa, termasuk saya sendiri selaku Sekdes.
“Ini sangat mencengangkan. Kades yang seharusnya mengelola anggaran dana desa untuk desa, malah bertindak sebaliknya,” Ujarnya
Mengenai kantor Desa yang terbengkalai mereka menyebut seperti ruang setan, disebabkan kondisi sering tutup berkepanjangan, penuh debu dan rumput liar yang meninggi, memberikan kesan kantor yang tidak terawat dan tidak layak sebagai pusat pelayanan masyarakat.
“cocok untuk ruang setan,”tambahnya.
Masyarakat Koto Teguh secara kolektif berharap agar Inspektorat dan aparat penegak hukum (APH), segera turun tangan dan bupati merangin segera menberikan tindakan,untuk melakukan pemeriksaan dan audit menyeluruh terhadap kinerja dan penggunaan anggaran oleh Kades Koto Teguh.
“Harapan masyarakat, Kades Koto Teguh dapat di periksa Inspektorat dan APH dan wajib menerima apa yang diperbuatnya,” tutup Danil,
mewakili aspirasi warga dan perangkat desa yang sudah merasa resah. (A)
