Doa Bersama di Taput, Forkopimda Tekankan Kedamaian dan Budaya Dalihan Na Tolu

Tarutung – Selasa, 02 September 2025

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggelar kegiatan Doa Bersama lintas agama yang dipusatkan di Aula Martua, Kantor Bupati Tapanuli Utara. Acara yang dihadiri langsung oleh Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, bersama Wakil Bupati, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, ini ditujukan untuk memperkuat kekondusifan daerah sekaligus mendoakan keselamatan bangsa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tapanuli Utara, di antaranya Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak, SH., S.IK., Dandim 0210/TU Letkol Kav Ronald Tampubolon, SH., M.Han., Ketua DPRD Tapanuli Utara Arifin Rudi Nababan, para camat se-Kabupaten, tokoh masyarakat, serta pemuka agama. Kehadiran lintas pemangku kepentingan ini menandai semangat kebersamaan antara pemerintah, TNI, Polri, legislatif, serta masyarakat untuk menjaga keamanan dan keharmonisan di wilayah Tapanuli Utara.

Doa Lintas Agama Sebagai Simbol Persatuan

Acara doa bersama dipimpin oleh empat tokoh agama, yakni perwakilan dari Katolik, Buddha, Islam, dan Protestan. Lintas agama hadir dalam satu ruang yang sama, menegaskan nilai toleransi yang telah lama hidup dalam masyarakat Tapanuli Utara. Bagi Bupati, langkah ini menjadi simbol kuat bahwa keamanan dan kedamaian tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang berbeda keyakinan.

“Doa bersama ini mencerminkan semangat kebersamaan, bahwa kita mampu menjaga keberagaman tanpa kehilangan rasa persaudaraan. Kondisi ini penting untuk merawat situasi daerah tetap harmonis,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Pesan Kapolres: Waspadai Bahaya Demonstrasi Anarkis

Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak menegaskan pentingnya menjaga iklim kondusif di tengah masyarakat. Ia menyampaikan pesan agar masyarakat berhati-hati terhadap demonstrasi yang berpotensi berujung anarkis.

“Kita melihat bersama bagaimana demonstrasi di beberapa tempat berakhir dengan kerugian besar. Ada kerusakan materi bahkan sampai menelan korban jiwa. Hal ini tentu tidak kita harapkan terjadi di Tapanuli Utara. Mari kita jaga agar daerah kita tetap aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya dengan tegas.

Pernyataan Kapolres ini menyoroti fakta bahwa dinamika demokrasi bisa menjadi ruang aspirasi, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, justru berisiko menimbulkan kekacauan. Karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat tetap menyalurkan pendapat sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Bupati Tekankan Dalihan Na Tolu

Bupati Taput, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berinisiatif menggelar doa bersama. Ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin undang-undang, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang tertib.

“Silakan menyampaikan pendapat sesuai aturan. Namun yang utama, kita semua harus menjaga kedamaian. Jangan sampai ada pihak-pihak yang menunggangi untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Lebih jauh, Bupati mengajak masyarakat untuk tetap berpegang pada nilai-nilai Dalihan Na Tolu, sebuah kearifan lokal masyarakat Batak yang selama ini menjadi perekat sosial. Nilai Dalihan Na Tolu, yang menekankan pada penghormatan kepada hula-hula, kehati-hatian terhadap dongan tubu, serta kelembutan kepada boru, dipandang relevan dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah berbagai tantangan zaman.

“Kita harus sepakat menjaga kedamaian di Tapanuli Utara. Kita saling kenal, kita memiliki budaya Dalihan Na Tolu, dan ini harus terus kita pertahankan sebagai modal sosial yang kuat,” tambahnya.

Forkopimda Lanjutkan Diskusi

Usai doa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terbuka Forkopimda bersama peserta acara. Forum ini dimaksudkan untuk menyerap aspirasi, mendengar masukan masyarakat, serta membangun komunikasi dua arah agar tercipta rasa saling percaya antara pemerintah dan warganya.

Diskusi ini menghasilkan beberapa catatan penting, antara lain pentingnya menjaga ruang protes damai agar tidak dibajak menjadi tindakan anarkis, kebutuhan memperkuat kanal komunikasi resmi antara masyarakat dan pemerintah, serta perlunya partisipasi tokoh agama dan adat dalam meredam potensi konflik.

Relevansi Dalihan Na Tolu dalam Konteks Kekinian

Pakar sosiologi lokal menilai penguatan Dalihan Na Tolu dalam setiap agenda publik bukan sekadar seremoni budaya, melainkan strategi nyata. Nilai Dalihan Na Tolu memiliki peran dalam mencegah polarisasi sosial yang bisa muncul akibat perbedaan politik, ekonomi, maupun keagamaan.

Dalam praktiknya, somba marhulahula (menghormati pihak pemberi perempuan) mendorong masyarakat untuk menghargai otoritas moral. Manat mardongan tubu (berhati-hati pada sesama marga) menekan potensi konflik horizontal, sementara elek marboru (membujuk pihak penerima perempuan dengan kelembutan) memperkuat mekanisme rekonsiliasi.

Dengan demikian, Dalihan Na Tolu dapat menjadi jembatan sosial yang efektif ketika menghadapi potensi keretakan di tengah masyarakat.

Menyikapi Tantangan Demokrasi Lokal

Dalam konteks demokrasi, Kabupaten Tapanuli Utara tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kebebasan berpendapat, termasuk aksi unjuk rasa, merupakan hak warga negara yang dilindungi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, pemerintah daerah menegaskan perlunya menyeimbangkan hak tersebut dengan kewajiban menjaga ketertiban umum.

Pesan ini relevan terutama menjelang berbagai agenda politik lokal maupun nasional. Kehadiran Forkopimda dalam forum doa bersama sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa aparat keamanan dan pemerintah siap bergandengan tangan menjaga stabilitas, tanpa menutup ruang demokrasi yang sehat.

Komitmen Kedamaian Bersama

Acara doa bersama yang diakhiri dengan pernyataan komitmen bersama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, menegaskan satu pesan utama: kedamaian adalah tanggung jawab bersama. Forkopimda menegaskan bahwa kegiatan ini bukan akhir, melainkan awal dari rangkaian komunikasi yang lebih intensif dengan berbagai elemen masyarakat.

Dengan langkah seperti ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap dapat mencegah potensi konflik sejak dini, memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan, serta memastikan nilai Dalihan Na Tolu tetap hidup sebagai pedoman sosial.

Kegiatan doa bersama lintas agama di Aula Martua bukan sekadar ritual keagamaan. Ia adalah panggung simbolik yang memperlihatkan konsolidasi elite lokal, peneguhan toleransi, serta penguatan kearifan lokal. Pesan damai yang disampaikan Kapolres dan Bupati Taput menjadi garis merah bahwa Tapanuli Utara ingin tetap berada dalam jalur kondusif, demokratis, dan berbudaya.

Dalam masyarakat yang terus berkembang dengan berbagai tantangan sosial, politik, dan ekonomi, Dalihan Na Tolu dihadirkan kembali bukan sebagai nostalgia, melainkan sebagai strategi nyata menjaga harmoni. Harapannya, nilai luhur tersebut dapat terus menjadi fondasi bagi terciptanya Tapanuli Utara yang aman, damai, dan bermartabat.

Diterbitkan Media Putra Bhayangkara
Jonaer Silaban