Musrenbang Kecamatan Paranginan 2025: Prioritaskan Pembangunan yang Menyentuh Masyarakat, Soroti Penurunan Wisata Sipinsur
Humbang Hasundutan, Selasa 25 Februari 2025
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, digelar di Gereja HKI Paranginan pada Selasa, 25 Februari 2025. Agenda tahunan ini menjadi momen penting dalam merumuskan program pembangunan yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat.
Acara ini dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Humbahas, Martogi Purba, didampingi sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD Humbahas seperti Bantu Tambunan, Labuan Sihombing, Monang Nababan, Bosfer Nababan, dan Lam Marganda Silaban. Selain itu, turut hadir Camat Paranginan Sabar Saragih, unsur TNI-Polri, kepala desa se-Kecamatan Paranginan, serta berbagai elemen masyarakat.
Prioritaskan Program yang Berdampak Langsung ke Masyarakat:
Dalam sambutannya, Martogi Purba menegaskan bahwa program pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan, termasuk di Kecamatan Paranginan, harus mengacu pada skala prioritas mengingat keterbatasan anggaran yang dialokasikan. Ia menyampaikan bahwa banyak sektor, terutama infrastruktur, mengalami pemangkasan anggaran, sehingga usulan dari masyarakat harus difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung.
“Musrenbang kecamatan ini merupakan kelanjutan dari musrenbang desa. Semua usulan dari tingkat desa tetap kami tampung dan menjadi pertimbangan, tetapi pelaksanaannya harus memprioritaskan kebutuhan mendesak yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Ini sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu membangun masyarakat yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban,” ujar Martogi Purba di hadapan peserta musyawarah.
Senada dengan hal tersebut, Labuan Sihombing selaku anggota DPRD Humbahas juga menegaskan pentingnya memilih program prioritas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia berharap hasil dari Musrenbang ini benar-benar berdampak nyata dan bukan sekadar forum seremonial belaka.
“Kita harus memprioritaskan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Kita semua tahu bahwa saat ini ada efisiensi anggaran, jadi jangan sampai Musrenbang hanya jadi formalitas tanpa hasil yang jelas. Kami berharap ada solusi konkret dari pertemuan ini,” tegas Labuan Sihombing.
Dukungan Keamanan untuk Kelancaran Pembangunan:
Sementara itu, Aipda Pol Aladin Siregar dari Polsek Lintongnihuta menyampaikan komitmen aparat keamanan dalam mendukung jalannya pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Ia menekankan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi faktor krusial dalam memastikan keberlangsungan program pembangunan.
“Kami dari pihak kepolisian siap mendukung penuh program pembangunan di daerah ini. Namun, kami juga mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban karena tanpa dukungan tersebut, pembangunan tidak akan berjalan lancar,” kata Aipda Aladin Siregar.
Penurunan Drastis Kunjungan Wisata ke Sipinsur Jadi Sorotan:
Isu penurunan kunjungan wisata ke Sipinsur di Desa Pearung juga menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian dalam Musrenbang ini. Beberapa peserta musyawarah menyoroti kebijakan kenaikan harga tiket masuk yang dianggap menjadi penyebab utama menurunnya jumlah wisatawan.
Diketahui, sebelumnya tiket masuk ke objek wisata Sipinsur hanya sebesar Rp1.000, namun setelah mengalami kenaikan menjadi Rp10.000, jumlah pengunjung dilaporkan menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini berdampak langsung pada perekonomian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar kawasan wisata.
“Dulu waktu tiket masuk hanya Rp1.000, wisatawan ramai berkunjung. Setelah dinaikkan jadi Rp10.000, pengunjung langsung berkurang drastis. Ini menjadi masukan penting bagi Pemerintah Kabupaten dan DPRD Humbahas untuk meninjau ulang kebijakan tersebut karena sangat mempengaruhi mata pencaharian warga sekitar,” ungkap salah seorang perwakilan masyarakat dalam forum tersebut.
Beberapa anggota DPRD yang hadir sepakat untuk menindaklanjuti keluhan ini dan mengusulkan agar kebijakan tarif masuk ke Sipinsur dievaluasi kembali demi mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan memperbaiki perekonomian masyarakat lokal.
Komitmen Bersama untuk Pembangunan Berkelanjutan
Musrenbang Kecamatan Paranginan ini diakhiri dengan komitmen bersama dari seluruh pihak yang hadir untuk mengawal dan merealisasikan program prioritas hasil musyawarah. Semua usulan dari tingkat desa hingga kecamatan diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran berikutnya.
Dengan adanya forum Musrenbang ini, masyarakat Paranginan berharap agar pembangunan di wilayah mereka berjalan sesuai kebutuhan riil di lapangan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan bersama.
Diterbitkan oleh Media Putra Bhayangkara
Oleh: Frish H. Silaban
