Wakil Bupati Humbahas Hadiri Rapat Kerja dengan Menteri PKP Bahas Program 3 Juta Rumah
Jakarta, Jumat 01 Juli 2025
Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Yunita Rebekka Marbun, SH, MAP menghadiri rapat kerja bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, yang dilaksanakan di ruang kerja Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (31/07). Pertemuan ini membahas langkah strategis dalam mendukung realisasi Program Nasional 3 Juta Rumah.
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan, Anggiat Simanullang, ST, dan Kepala Bidang Perumahan. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah kepala daerah dari wilayah Tapanuli dan sekitarnya, yakni Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si, M.Si, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, ST, serta Bupati Toba Effendi Napitupulu, SE. Hadir pula Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sabam Rajagukguk.
Menteri PKP dalam arahannya menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah sebagai upaya bersama mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, optimalisasi pendanaan menjadi aspek krusial, yang dapat bersumber dari APBD, Dana Desa, hingga kontribusi sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Sebagai bentuk komitmen konkret, Menteri PKP menyatakan bahwa pada tahun 2025 akan dialokasikan anggaran untuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Humbang Hasundutan melalui program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSPS).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Humbahas, Yunita Rebekka Marbun menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat. Ia juga secara resmi mengusulkan agar alokasi anggaran untuk penanganan RTLH di Humbahas dapat ditingkatkan pada tahun anggaran 2026, mengingat masih terdapat sebanyak 5.870 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.
> “Data kami menunjukkan masih tingginya jumlah RTLH di daerah. Kami berharap, melalui dukungan kementerian, anggaran untuk program BSPS di tahun mendatang bisa diperluas agar lebih banyak masyarakat kami yang mendapatkan hunian layak,” ujar Wakil Bupati dalam pertemuan tersebut.
Rapat lintas wilayah ini dinilai sebagai forum strategis karena memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif, khususnya dalam mempercepat penanganan kebutuhan dasar perumahan di berbagai daerah.
Informasi ini disampaikan langsung pada hari ini, Kamis 1 Agustus 2025, oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan melalui akun resmi Pemkab Humbang Hasundutan, dan telah disebarluaskan kepada seluruh jurnalis media mitra pemerintah daerah.
Frish. H. Silaban
