Rakor Lintas Sektoral di Polres Humbahas: Antisipasi Bencana Alam, Tapi Siapa yang Siaga?
Humbang Hasundutan – Lintong Nihuta, Kamis 17 Juli 2025
Dalam upaya memperkuat koordinasi lintas sektor menghadapi potensi bencana alam, Polres Humbang Hasundutan menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral di Aula DP Silitonga, Tapian Nauli, Kecamatan Lintong Nihuta, Kamis (17/7/2025).
Kegiatan yang diinisiasi Polres Humbahas ini dihadiri oleh unsur Forkopimda dan instansi strategis seperti perwakilan Bupati Humbahas, BMKG, Kejaksaan Negeri, Kodim 0210/TU, pimpinan OPD teknis, hingga seluruh Camat se-Kabupaten Humbang Hasundutan. Kapolres AKBP Arthur Sameaputty, S.I.K diwakili oleh Wakapolres KOMPOL Muslim Amin, S.E yang memimpin langsung forum tersebut.
Dalam sambutannya, Kompol Muslim menegaskan bahwa wilayah Humbang Hasundutan yang terdiri dari 10 kecamatan memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana, mulai dari banjir dan longsor, hingga angin puting beliung, kemarau panjang, dan kebakaran hutan/lahan (karhutla).
> “Potensi ini bukan hanya di atas kertas. Kita harus mengantisipasi bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi sejak jauh hari. Kolaborasi semua stakeholder mutlak diperlukan,” ujarnya.
Rapat yang Strategis, Tapi Masih Normatif
Setelah pembukaan, rapat berlanjut dengan pemaparan dari instansi teknis. Meski disebutkan ada paparan langkah konkret, tidak banyak informasi yang bisa diakses publik mengenai isi teknis dari rencana tiap OPD. Tidak ada pembahasan rinci soal titik rawan bencana, peta risiko per kecamatan, atau jadwal pelaksanaan simulasi gabungan.
Absennya unsur masyarakat sipil, relawan kebencanaan, bahkan organisasi lokal seperti PMI dan Tagana, menjadi catatan penting. Dalam konteks penanggulangan bencana, kekuatan utama tidak hanya pada alat berat dan kendaraan dinas, tapi pada kesiapsiagaan masyarakat lokal.
> “Kita belum melihat apakah kapasitas desa-desa rawan bencana sudah dilatih. Apakah sirene peringatan dini sudah terpasang? Apakah posko logistik darurat sudah aktif? Ini yang harus diperkuat,” kata salah satu pemerhati kebencanaan yang hadir tanpa disebutkan namanya.
Disepakati: Peralatan dan Personel Harus Siaga
Rapat menghasilkan beberapa poin penting, antara lain:
Kesiapsiagaan alat berat di lokasi strategis,
Siaga penuh kendaraan pemadam kebakaran dan peralatan darurat,
Koordinasi cepat lintas sektor untuk respons pertama.
Namun, sekali lagi, belum terlihat adanya kejelasan skema koordinasi waktu darurat—siapa yang menjadi komando lapangan, berapa waktu maksimal respons, dan siapa yang bertanggung jawab atas daerah terpencil dengan akses terbatas.
Humbahas Rawan, Tapi Siapkah Kita?
Sebagaimana data sebelumnya, beberapa wilayah seperti Kecamatan Pollung, Baktiraja, dan Pakkat tercatat memiliki sejarah longsor dan banjir musiman. Namun dalam rapat ini, belum diungkap bagaimana strategi mitigasi berbasis data historis itu dijalankan tahun ini.
Rakor ini patut diapresiasi sebagai bagian dari kesadaran lintas sektor terhadap pentingnya kesiapsiagaan. Namun tanpa langkah lanjutan yang transparan dan melibatkan masyarakat luas, kekhawatiran akan “seremoni tahunan” kembali menghantui.
Pemerintah dan aparat harus menjadikan forum seperti ini bukan hanya ajang koordinasi, tapi juga bukti kesiapsiagaan nyata di lapangan.
> “Kami berharap hasil rapat ini ditindaklanjuti dengan simulasi bencana, edukasi ke sekolah-sekolah, serta pelatihan teknis di desa-desa rawan,” pungkas seorang camat yang turut hadir dalam forum tersebut.
Redaksi Media Putra Bhayangkara akan terus memantau bagaimana hasil rapat ini diterjemahkan ke dalam aksi nyata di lapangan. Apakah masyarakat Humbahas benar-benar lebih siap saat bencana datang? Ataukah lagi-lagi hanya disambut dengan pernyataan normatif?
Reporter: Frish. H. Silaban
Editor: Media Putra Bhayangkara (MPB)
Tanggal Publikasi: 17 Juli 2025
