Server Pemerintah, Media yang Merana: Siapa Kuasai Narasi Republik Ini?

Tapanuli Raya, Jumat 27 Juni 2025

Di balik gemerlap digitalisasi pemerintahan, ada kenyataan pahit yang tak terucap: media cetak, daring, dan televisi perlahan digiring menuju senjakala. Ketika seluruh instansi, dari kementerian hingga sekolah dasar, mengelola server dan kanal informasi sendiri, siapa yang masih butuh media sebagai penyampai berita?

SUB-HEADING 1:

Pemerintah Sudah Jadi Media Sendiri

Hari ini, instansi pemerintah tidak lagi bergantung pada wartawan untuk menyampaikan informasi. Mereka punya akun resmi, situs web, server internal, bahkan tim desain grafis dan videografer. Mulai dari laporan panen hingga klarifikasi skandal, semua diproduksi, dikemas, dan disebarkan langsung ke publik.

Sementara itu, wartawan hanya menerima potongan siaran pers tanpa ruang tanya-jawab. Jurnalisme didegradasi jadi “pengganda konten resmi”.

SUB-HEADING 2:

Organisasi Pers Gagal Menjadi Benteng

Organisasi-organisasi pers di republik ini justru terlihat sibuk mengurus akreditasi, proyek pelatihan, dan urusan internal. Mereka tidak lagi menjadi tameng kolektif media menghadapi dominasi narasi pemerintah. Justru, banyak yang terjebak dalam kepentingan politik atau bahkan menjual stempel “legalitas” demi keuntungan tertentu.

Solidaritas pers pun luntur. Akibatnya, media kecil tergilas, media besar terkooptasi.

SUB-HEADING 3:

Kontrol Narasi Jadi Senjata Politik Baru

Ketika server ada di tangan negara, maka persepsi publik bisa diarahkan sesuai kepentingan. Kritik bisa ditenggelamkan oleh banjir klarifikasi resmi. Algoritma disetel untuk menaikkan konten tertentu. Dan yang paling menyedihkan, banyak media kini takut bersuara, karena ketergantungan pada anggaran publikasi pemerintah daerah.

Apakah ini era baru sensor halus?

SUB-HEADING 4:

Pilihan Media: Berubah atau Terhapus

Media tidak bisa lagi hanya jadi “pembaca rilis”. Harus ada:

Kolaborasi antarmedia untuk investigasi dan verifikasi data;

Investasi dalam teknologi: dari SEO, AI, sampai server mandiri;

Kemandirian ekonomi agar tak tunduk pada order narasi;

Dan tentu saja, pendidikan jurnalis muda agar tak ikut terhisap jadi tukang salin status.

Kita tidak anti terhadap kemajuan digital pemerintah. Tapi jika media dibiarkan tenggelam sendirian, maka demokrasi akan lumpuh secara diam-diam. Yang tersisa hanyalah satu suara—suara negara—tanpa cermin, tanpa koreksi, tanpa keberanian untuk berkata “tunggu dulu, ada yang salah.”

Frish. H. Silaban
Editor: Media Putra Bhayangkara (MPB)
Tanggal Publikasi: 27 Juni 2025