Tapanuli Raya Darurat Hutan Gundul: Banjir, Longsor, dan Pemerintah yang Masih Tidur
Tapanuli Raya – Sabtu 21 Juni 2025
Duka akibat rusaknya hutan tak lagi eksklusif bagi satu atau dua daerah. Saat ini, seluruh kawasan Tapanuli Raya – termasuk Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Padang Lawas, Samosir hingga Toba – sedang berada di ambang krisis ekologis besar-besaran. Perambahan hutan, pembalakan liar, dan dugaan keterlibatan mafia kayu terus menjadi momok, sementara pemerintah daerah masih terpaku pada pola lama: datang saat bencana, pulang setelah bagi sembako.
Bencana Rutin, Respons Berulang
Longsor dan banjir kini menjadi ‘agenda tahunan’ yang merenggut korban jiwa dan harta benda. Tapi hingga kini, akar persoalan utama yakni penggundulan hutan belum juga ditindak serius.
> “Bukan bantuan sembako yang kami mau, tapi hentikan perusakan hutan!” tegas salah seorang warga Parlilitan, Humbang Hasundutan, yang rumahnya terdampak longsor.
Toba dan Samosir: Kawasan Wisata, Tapi Hutan Tewas Diam-diam
Di Kabupaten Toba dan Samosir, perambahan hutan juga terjadi secara sistematis namun lebih senyap. Wilayah yang dikenal sebagai jantung pariwisata Danau Toba ini rupanya juga menjadi lokasi aktivitas pembalakan liar, terutama di wilayah perbukitan dan hutan lindung di Kecamatan Habinsaran, Nassau, Borbor (Kab. Toba), dan Harian, Sianjur Mula-mula (Kab. Samosir).
Beberapa warga mengaku aktivitas pembalakan sudah berlangsung tahunan.
> “Pakai alat berat, malam-malam jalan kayu keluar. Tapi begitu kita laporkan, malah kita yang dimintai klarifikasi. Siapa yang lindungi mereka?” ujar warga di sekitar Harian, Samosir.
Tak hanya itu, fungsi hutan sebagai penjaga kelestarian DAS (Daerah Aliran Sungai) mulai hilang. Beberapa titik longsor dan banjir di Toba, termasuk yang menggenangi areal pertanian, dikaitkan langsung dengan rusaknya kawasan resapan air.
Mafia Kayu dan Pembiaran
Di semua kabupaten, pola yang sama terulang. Ada tanda-tanda kehadiran ‘pemain besar’ yang bisa mengangkut kayu dalam jumlah besar tanpa tersentuh hukum. Warga bahkan menyebut istilah “raja kayu” atau “penguasa bayangan” yang tak pernah tersentuh walau aktivitasnya terang-terangan.
Sayangnya, pemerintah kabupaten di Tapanuli Raya terlihat hanya menanggapi fenomena di permukaan. Ketika media dan warga ramai memberitakan, barulah muncul komentar normatif: “kami akan tinjau”, “masih dikaji”, “menunggu laporan”.
> “Sampai kapan hutan dijadikan korban, dan rakyat dijadikan penonton bencana?” sindir aktivis lingkungan dari Samosir.
Tuntutan Masyarakat: Tangkap, Bukan Simpati
Masyarakat dari berbagai kabupaten kini menyuarakan hal yang sama. Mereka tidak butuh kepala daerah yang datang berselfie di lokasi banjir. Mereka ingin pemerintah menangkap pelaku, mencabut izin ilegal, dan mengembalikan fungsi hutan sebagai pelindung ekosistem.
Tapanuli Utara, Humbahas, Tapsel, Palas, Toba, dan Samosir semua terdampak kerusakan lingkungan yang akut.
Bencana terjadi berulang, tapi tindakan tegas terhadap pembalak belum tampak.
Kehadiran mafia kayu diduga kuat membekingi pembalakan skala besar.
Pemerintah masih fokus pada penanganan reaktif, bukan pencegahan struktural.
Hutan Ditebang, Rakyat Ditenggelamkan
Jika pembiaran ini terus berlanjut, maka Tapanuli Raya akan kehilangan bukan hanya hutannya, tapi juga masa depan generasi berikut. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa hutan hancur bukan karena bencana, melainkan karena kelambanan dan kelengahan pemerintah sendiri.
Reporter: Frish. H. Silaban
Editor: Media Putra Bhayangkara (MPB)
Tanggal Publikasi: 21 Juni 2025
