PORDASI Taput Resmi Dilantik, Publik Pertanyakan Prioritas Pemkab: Pacuan Kuda di Tengah Ketimpangan Pembangunan?
Siborongborong – Senin 16 Juni 2025
Di tengah berbagai persoalan pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kembali menunjukkan perhatian besarnya terhadap sektor olahraga pacuan kuda. Hal ini terlihat dari kehadiran Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng dalam pelantikan pengurus Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI) Taput masa bakti 2025–2029 di Lapo Codian, Silangit, Kecamatan Siborongborong, Senin (16/6/2025).
Turut hadir dalam acara tersebut Asisten Administrasi Umum Setda Taput Binhot Aritonang, sejumlah pimpinan OPD, serta pengurus KONI dan jajaran PORDASI yang baru dilantik. Susunan pengurus yang dilantik antara lain Pongat Simajuntak (Ketua Umum), Burju Lumbantobing (Wakil Ketua), Frits R.S Batubara (Sekretaris), Gito Simanjuntak (Wakil Sekretaris), dan Manesar Hutasoit (Bendahara).
Wakil Bupati menyampaikan bahwa olahraga berkuda merupakan bagian dari budaya dan potensi pariwisata daerah. “Pemerintah hadir untuk mendukung dan merangkul semua komunitas olahraga, termasuk PORDASI, agar ke depan semakin maju dan berkembang,” ujarnya dalam sambutannya.
Namun, di balik suasana pelantikan yang penuh semangat, muncul pertanyaan dari sejumlah kalangan masyarakat: Apakah olahraga pacuan kuda ini benar-benar menjadi kebutuhan mendesak masyarakat saat ini? Mengingat masih banyak persoalan riil yang dihadapi warga, mulai dari jalan rusak, akses air bersih, pendidikan hingga layanan kesehatan dasar di berbagai kecamatan yang tertinggal.
Kehadiran sejumlah pejabat daerah dalam pelantikan PORDASI bahkan dianggap sebagian pihak lebih bersifat seremonial ketimbang substansial. Mereka mempertanyakan: apakah organisasi ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau sekadar tempat ‘bagi-bagi jabatan’ di antara elite lokal?
“Kalau cuma untuk foto-foto pelantikan dan sambutan semangat, rakyat sudah kenyang. Yang dibutuhkan adalah program nyata, bukan sekadar slogan ‘potensi budaya dan pariwisata’,” ujar seorang warga Siborongborong yang enggan disebut namanya.
Di sisi lain, PORDASI dinilai masih perlu membuktikan bahwa eksistensinya benar-benar mampu menggerakkan ekonomi lokal dan bukan hanya wadah eksklusif bagi segelintir penghobi kuda pacu.
Kritik pun mencuat: ketika masyarakat masih harus berjuang dengan harga pupuk yang mahal, pelayanan publik yang belum maksimal, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah, pelantikan PORDASI justru memberi sinyal bahwa prioritas pemerintah daerah mungkin perlu dievaluasi kembali.
Reporter: Frish. H. Silaban
Editor: Media Putra Bhayangkara (MPB)
Tanggal Publikasi: 16 Juni 2025
