Itwasda Polda Papua Gelar Audit Kinerja Tahap I TA. 2025 Di Polres Tolikara

Karubaga, MPB — Bertempat di Aula Polres Tolikara, telah dilakukan taklimat awal audit kinerja tahap I Itwasda Polda Papua TA. 2025 yang di pimpin oleh Ketua Tim Audit AKBP Emanuel Eka Sediyanto beserta Tim di dampingi Kapolres Tolikara Kompol Roberth Hitipeuw,.S.H,.M.H, Para PJU Polres dan Staf fungsi dan bagian. Rabu, (14/05/2025).

Kapolres Tolikara Kompol Roberth Hitipeuw,.S.H,.M.H dalam sambutannya menyampaikan yang terhormat kepada Ketua Tim Audit Kinerja AKBP Emanuel Eka Sediyanto beserta seluruh tim dan selamat datang di Polres Tolikara.

Mengenai pelaksanaan Audit kinerja Tahap I Itwasda TA. 2025 kami dari Polres Tolikara sudah siap untuk di lakukan audit atau pemeriksaan, kiranya dengan dilaksanakannya audit ini kami mendapatkan masukan maupun koreksi serta konsultasi yang berkaitan dengan penyerapan anggaran khususnya di Polres Tolikara untuk lebih baik lagi kedepannya sehingga tercapainya peningkatan kinerja satker pada Polres Tolikara.

Pada kegiatan audit kinerja Itwasda Polda Papua Tahap 1 Tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025 ini kami membuka diri dan siap untuk di audit Oleh Tim Audit itwasda Polda Papua.” Ujar Kapolres Tolikara Kompol Roberth Hitipeuw,.S.H,.M.H

Ketua Tim Audit AKBP Emanuel Eka Sediyanto membacakan amanat Irwasda Polda Papua Kombespol Jermias Rontini,.S.I.K,.M.Si bahwa audit kinerja bukan sekadar evaluasi, tetapi merupakan alat strategis untuk memastikan kinerja institusi kepolisian berjalan sesuai dengan standar operasional dan aturan yang ditetapkan. melalui audit ini, kita akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, mengevaluasi efektivitas program, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang konkret. dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa hasil audit memberikan manfaat nyata dalam perbaikan sistem dan prosedur.

Tahap pada pelaksanaan audit kinerja tahun 2024 saya mengakui bahwa polda papua dan jajaran masih memiliki kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugas pokok polri sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. adapun temuan umum audit kinerja di semua bidang antara lain:

1. Kegiatan yang dilaksanakan belum seluruhnya dicatat.
2. Pelaksanaan administrasi belum sesuai prosedur yang berlaku.
3. Pelaksanaan kegiatan belum berpedoman pada azas hemat, efisien, efektif dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Oleh karena itu, saya harap pelaksanaan audit kinerja ini dapat menjadi bahan untuk peningkatan kinerja satker. serta saya berharap para auditor untuk melakukan audit dengan sungguh-sungguh terhadap obyekaudit. sekalipun nanti misalnya ada catatan atau temuan, hal itu dijadikan pelajaran untuk kemudian diperbaiki. bukan menjadi suatu kekurangan, tapi mungkin ada yang lalai atau terlewat dari kita. sehingga kedepan bisa kita perbaiki agar menjadi lebih baik lagi. selain itu saya berpesan agar kegiatan audit kinerja ini dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi dan konsultansi terhadap permasalahan yang dihadapi, tapi ingat para kasatker agar menyampaikan informasi yang didasarkan fakta dan data yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pelaksanaan audit kinerja itwasda polda papua ini sebagai gambaran terhadap pelaksanaan audit kinerja Itwasum Polri TA. 2025 nanti nya dimana berdasarkan keputusan inspektur pengawasan umum Polri nomor : Kep/15/III/2025 tanggal 5 maret 2025 tentang tema audit kinerja itwasum polri ta. 2025, bahwa dalam kegiatan audit kinerja perlu mempertimbangkan fokus audit didasarkan pada risiko di setiap satker / satwil baik di bidang manajemen operasional, sumber daya manusia, logistik dan anggaran keuangan.

Di masing-masing bidang terdiri dari tema-tema yang menjadi fokus audit kinerja TA. 2025 oleh Itwasum Polri antara lain:

1. Bidang Operasional
A. Penyelidikan dan penyidikan dengan metode klarifikasi dan metode restorative justice.
B. Pengelolaan barang bukti.
c. Penyusunan Renops.
D. Penggudangan dan penarikan senpi.
E. Tunggakan perkara.
F. Pengkatagorian almatsus.

2. Bidang SDM
A. Transparansi proses rekrutmen Polri.
B. Sertifikasi profesi.
C. Latihan peningkatan kemampuan.
D. Mekanisme dewan pertimbangan karir.
E. Penugasan di luar struktur.
F. Permasalahan jabatan kosong dan sementara.
G. Pelaksanaan pembinaan rohani dan etika profesi.
H. Mekanisme pemberian dan pemotongan gaji.

3. Bidang Logistik
A. Pemeliharaan dan perawatan BMN Polri. B. Kelengkapan perorangan lapangan (Kaporlap) Polri.
C. Belanja modal.

4. Bidang Garkeu Sidik Dengan Mekanisme Keadilan
A. Anggaran lidik, restorative justice dan klarifikasi.
B. Biaya pembentukan dan pembinaan jaringan.
C. Biaya rapat keluar kota, biaya perjalanan dinas, dan biaya penegakan hukum Lantas (tilang).
D. Rab pengadaan sistem teknologi informasi.
E. Biaya honor mengajar, biaya alat tulis kantor (ATK).
F. Anggaran Dukops.

Sebelum saya Mengakhiri Sambutan ini dan demi terselenggaranya audit kinerja, maka saya perintahkan:

1. Kepada tim audit, selaku auditor bersikaplah obyektif, independen, transparan dan akuntabel sehingga temuan mempunyai nilai untuk perbaikan organisasi.
2. Kepada para kasatker selaku obyek audit hendaknya bersikap terbuka, dapat menyajikan dokumen sesuail kisi-kisi dalam mencari solusi.

“Serta temuan yang didapat dari audit sebelumnya agar segera ditindaklanjuti, sehingga tidak berdampak pada kinerja satuan dan kerugian negara. apabila temuan audit tidak ditindaklanjuti tentunya ada sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif, sanksi disipli maupun penanganan hukum.”

“Semoga kegiatan ini menjadi langkah maju dalam membangun Polri yang semakin profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Mari kita jadikan audit kinerja ini sebagai momentum untuk melakukan perubahan positif bagi institusi kita dan masyarakat yang kita layani.”

Demikian sambutan saya, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih dan semoga pelaksanaan audit tahun 2025 ini akan berjalan lancar, sehingga temuan berulang Di Polres Tolikara Semakin Sedikit.
Tutup Ketua Tim Audit AKBP Emanuel Eka Sediyanto

Usai dilaksanakannya taklimat awal audit Ketua dan Tim Audit melanjutkan pemeriksaan yang terdiri dari berkas operasional satuan fungsi dan bagian serta berkas anggaran keuangan.

Ardi HUMAS