Polemik Pedagang Kaki Lima, Dedi Sanatra DPRD Kota Tanjungbalai Siap Berkoordinasi Dengan Pemerintah
Tanjungbalai, Sumatera Utara, Putrabhayangkara.com – Ditengah galaknya Walikota untuk membenahi Kota Tanjungbalai dalam 100 hari kerja terkhusus bagi pedagang kaki lima yang berada di bahu atau badan jalan.
Dalam pandangan tersebut DPR D Kota Tanjungbalai melakukan rapat dengar pendapat dan memanggil beberapa OPD khususnya dari Dinas Perindustrian Perdagangan, PUPR, Satpol PP, UMKM dan OPD terkait lain nya.
Kemudian daripada itu Dedi Sanatra DPR D Kota Tanjungbalai dari Fraksi PKB Komisi A menanggapi bahwa, “Pada prinsipnya mendukung program pemerintah terkait pedagang kaki lima (PKL) khusus nya terkait penertiban dilokasi yang tidak semestinya, Senin 5 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai.
DPRD juga mendorong pemko untuk segera menyediakan lokasi pengganti yang layak bagi PKL yang digusur, selain itu, DPRD juga terlibat dalam penyusunan regulasi untuk mendukung penataan PKL.
“Seperti yang diketahui bahwa DPRD punya rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang lebih bersahabat dengan PKL”.
Dedi juga menanggapi, terkait salah satu program yang harus dilaksanakan pemerintah terhadap PKL yaitu dukungan terhadap penertiban PKL dilokasi yang dikarang seperti trotoar.
Kerana penertiban ini dianggap penting untuk menjaga situasi kestabilan jalan serta kebersihan dan ketatatertiban kebersihan kota.
Kami juga mendesak pemerintah Kota Tanjungbalai untuk segera memberikan lokasi pengganti yang layak bagi PKL yang telah ditertibkan agar para pedagang bisa berjualan tanpa mengganggu ketertiban umum.
Kami juga meminta kepada dinas terkait untuk melakukan penyusunan regulasi yang mendukung penataan PKL seperti ranperda tentang pengelolaan dan pembinaan yang melibatkan stakeholder.
Regulasi ini juga bertujuan untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi penataan PKL serta mendorong pemberdayaan PKL melalui program program pembinaan dan pelatihan.
Menurut hemat kami hal ini bertujuan agar PKL dapat meningkatkan kualitas dagangan menjadi lebih profesional.
Untuk yang terakhir Dedi mengatakan pemerintah dan DPRD harus tetap berkoordinasi dalam pelaksanaan program program penataan PKL seperti mengunjungi kota lain untuk belajar mencari pengalaman bagaimana cara melakukan penertiban bagi PKL agar bisa menjadi pedagang yang sukses.
Reporter : Irwansyah
